Data
16 Tahun Digantung, Kowani Desak DPR Sahkan RUU PPRT

16 Tahun Digantung, Kowani Desak DPR Sahkan RUU PPRT

Jakarta, Akuratnews. com – Belum adanya aturan resmi terkait Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) memicu banyak ketidakadilan dan prilaku tak senonoh terhadap PRT.

Untuk diketahui, Rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Rabu (1/7) sendiri sudah menetapkan Draft RUU Perlindungan PRT (PPRT) diajukan sebagai RUU Inisiatif DPR ke Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Sidang di pertengahan Juli 2020.

Sejumlah bagian seperti Kowani, Komnas Perempuan, Gabungan Perempuan Indonesia, JALA PRT  serta Aliansi Stop Kekerasan  di Dunia Kerja kini coba mengawal biar RUU PPRT ini disahkan jadi RUU Inisiatif DPR.

“Kami mengapreasi langkah maju DPR melalui  Baleg DPR dan Awak Panja RUU PPRT sebagai bagian sejarah dalam perlindungan PRT yang mayoritas adalah perempuan, ” ujar Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo saat berbicara dalam Konfrensi Pers RUU PPRT Jelang Rapat Paripurna DPR melalui Zoom Meeting di Jakarta, Minggu (5/7).

Dikatakannya, belum adanya regulasi, peraturan dan perundang-undangan resmi ini memicu banyak terjadinya ketidakadilan dan perilaku yang tidak senonoh dan tak pantas terhadap PRT baik secara individual (insidentil) maupun secara komunal (terstruktur).

Jika nanti disahkan, UU PPRT akan melindungi hak pokok agar rasa keadilan sosial jelas dan terbukti. Pekerja rumah tangga, lanjut dia, tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan sumber daya bani adam.

“Kita menuntut adanya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri dan tentunya kita juga harus menuntut perlindungan PRT di dalam negeri. Para praktisi asing yang tinggal di Indonesia, sudah dilindungi oleh aturan-aturan serta perundang-undangan, tapi bagaimana dengan PRT kita yang kerja di negeri sendiri tapi belum dilindungi UNDANG-UNDANG, ” terang Giwo.

Ditambahkannya, Indonesia perlu mencapai bahan SDGs, perlakuan yang adil dan seimbang dalam gender dan kudu masuk dalam target SDGs. Lalu, persamaan hak dan kesempatan kerja disemua sektor dan bidang minus diskriminasi.

RUU PPRT ini, imbuh Giwo juga adalah wujud dan implementasi dari Pancasila. Para PRT wajib mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.

“Ada ruang khusus pada setiap relung hati kita yaitu penghormatan yang layak dan tulus, bagaimanapun juga PRT juga merupakan Ibu Bangsa, sebagai perempuan dengan mana kita selalu memuliakan hawa baik itu di agama, elok itu di bangsa, di negeri dan dunia sekalipun, ” katanya.

Giwo pun mendesak RUU PPRT segera disahkan buat mewujudkan keadilan sosial bagi segenap rakyat Indonesia.

“Tidak bisa ditunda lagi. RUU PPRT sudah terkatung-katung sejak 16 tahun yang lalu, ” tegas mantan Ketua KPAI ini.

Untuk diketahui, jumlah PRT pada tanah air mencapai 4, dua juta. 84 persennya adalah perempuan dan 14 persen dari total perempuan tersebut merupakan anak pada bawah 18 tahun.

Dalam kurun waktu tiga tarikh terakhir dari Januari 2018 sampai dengan April 2020, tercatat 1. 458 kasus kekerasan PRT dengan bisa dilaporkan dengan berbagai wujud kekerasan, dari psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap profesinya. Kasus kekerasan tersebut termasuk pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar.

Menurut Survei Jaminan Sosial JALA PRT pada 2019 terhadap 4. 296 PRT yang diorganisir dalam enam kota, 89 persen PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan ataupun menjadi peserta JKN KIS.

Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit termasuk secara cara berhutang, termasuk berhutang ke majikan dan kemudian dipotong honorarium.