Data
Ade Muksin: Gunakan Hak jawab, Tanpa Main Hakim Sendiri

Ade Muksin: Gunakan Hak jawab, Tanpa Main Hakim Sendiri

Kota Bekasi, Akuratnews. com – Kekerasan dan kriminalisasi terhadap wartawan masih kerap berlaku di Indonesia. Baru-baru ini berlaku di Bekasi, menimpa Surya Bagus (25) salah satu jurnalis sebab media Radar Bekasi yang diduga dianiaya orang tak dikenal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa Surya Bagus ditemukan dalam rumah kontrakannya dalam kondisi tak sadarkan diri dan terluka dibagian kepala dan wajah pada Selasa malam (2/6/20) beberapa waktu berserakan di Jl. Pengairan Mega Hypermall Bekasi Kelurahan Pengasinan Rawa Lumbu Kota Bekasi.

Aat Surya Safaat, Pengamat Media yang juga Asesor Uji Kompetensi Kuli (UKW) PWI dan Penasehat Perhimpunan Akademisi Indonesia (FAI) angkat cakap dan turut prihatin atas kejadian yang menimpa jurnalis di Bekasi itu.

“Turut prihatin dan sangat menyesalkan jika terjadinya hanya gara-gara pemberitaan yang berujung pada tindak kekerasan. Semestinya tak terjadi seperti itu.   Pihak yang mungkin dirugikan oleh sepadan pemberitaan seharusnya  menggunakan hak pikiran atau mengadu ke Dewan Pers, ” kata Aat, Rabu (10/6/2020).

Menurutnya, siapapun dengan merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dibuat wartawan seharusnya tidak menyelenggarakan cara-cara main hakim sendiri, akan tetapi menggunakan hak jawab secara tahu. Tidak di selesaikan di jalanan.

“Untuk pelaku penganiayaan yang barangkali merasa dirugikan terkait pemberitaan, seharusnya mengggunakan hak jawab. Kalau hak jawab tidak lega, lapor ke Dewan Pers, & Dewan Pers biasanya akan menyerahkan kebijakan win-win solution, ” ujarnya.

Ia pun membaca, “Kalau pun tidak puas pula, baru lapor polisi sebagai jalan akhir. Jadi diselesaikan di dataran rendah hukum, bukan di jalanan. Kalau setiap masalah diselesaikan di jalanan, nanti apa jadinya masyarakat Nusantara. Bisa kacau, ” papar wartawan senior itu.

Dia juga menjelaskan, pada dasarnya pemberitaan yang diterbitkan oleh media cetak atau pun online merupakan tanggung jawab dari Pemimpin Redaksi (Pemred), pemegang kebijakan berita yang akan diterbitkan atau ditayangkan di media.

“Terkait hal ini, sepatutnya pemrednya harus lebih aktif, berupaya optimal, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap penganiayaan yang terjadi terhadap wartawannya, ” ujarnya.

Mengungkap tuntas peristiwa kebengisan terhadap jurnalis menjadi kewajiban bagian kepolisian selaku penegak hukum serta menjadi harapan besar untuk jiwa pers demi  tegakknya keadilan, jadi tidak terjadi kembali peristiwa yang sama.

“Kita serahkan dalam pihak kepolisian dan kita tentunya berharap serta yakin kepolisian mau berhasil mengungkap kasus kekerasan kepada wartawan ini, ” pungkas Aat.

Sementara itu, Ade Muksin, Pemimpin Redaksi media cap dan online Fakta Hukum Indonesia (FHI) mengecam keras segala tindakan anarkisme kepada insan pers dan mendesak pihak kepolisian segera mengungkap tuntas kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis.

“Tidak ada kata toleransi untuk karakter tindak kekerasan dan kriminalisasi kepada jurnalis. Selama kita melaksanakan suruhan patuh dan taat pada UNDANG-UNDANG No. 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tidak perlu gentar, ” tegas Ade.

Sebagaimana disampaikan sebab Presiden Jokowi bahwa Pers ialah pilar demokrasi  keempat. Pers  serupa harus bisa menciptakan masyarakat yang sehat, dalam arti sehat pada mencerna informasi.

“Oleh sebab itu ekosistem media kudu dilindungi dan diproteksi sehingga asosiasi mendapatkan konten berita yang baik, ” terang Presiden Jokowi

Presiden pun menyampaikan kedudukan pers dalam pemerintahan sangat gembung, baik dalam mewartakan agenda pmerintahan ataupun memberikan kritik kebijakan pemerintah. Karena itu, Presiden tak malu menghaturkan ucapan terima kasih keada insan pers di seluruh Indonesia dalam peringatan HPN 2020 belum lama ini.

“Kita berharap pihak kepolisian dapat lekas mengungkap dan menangkap pelaku kekerasan terhada wartawan di Bekasi mengikuti memprosesnya sesuai undang-undang yang legal, ” pungkas Ade Muksin.