Data
Anggota DPR Pertanyakan Marahnya Presiden

Anggota DPR Pertanyakan Marahnya Presiden

Jakarta, Akuratnews. com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mempertanyakan kemarahan Kepala Negara baru-baru ini. Diketahui, Presiden Joko Widodo marah kepada  para menteri serta pimpinan lembaga negara karena tidak maksimal bekerja di saat pandemi Covid-19. Kejadian itu terjadi era Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, tetapi rekaman video wasit itu baru dipublikasikan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu, 28 Juni 2020.

Salah satu Kementerian yang disoroti Presiden Jokowi ialah Kementerian Kesehatan tubuh yang dianggap serapan anggarannya rendah, baru 1, 53 persen dibanding total 75 T.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai kemurkaan Presiden ini sangat terlambat. “Kenapa Presiden baru jengkel sekarang? sejak lama saya sudah sampaikan bahwa Presiden harusnya turun langsung menyelenggarakan orkestrasi penanganan Covid-19, ” prawacana Netty dalam keterangan medianya, Senin (29/06/2020).

Menurut Netty Aher, ada banyak persoalan di lapangan yang harus diselesaikan secara menggunakan leadership power presiden.

“Saat ini masyarakat menyaksikan bahwa penanganan pandemi sangat payah, tidak terkoordinasi dengan baik, mengarah sektoral dan birokratis. Bukan cuma soal serapan anggaran, tapi pula soal data, distribusi bansos & pola komunikasi yang gaduh” sah Netty.

Selain tersebut, Netty juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mewacanakan ekspor APD dalam tengah belum layaknya APD untuk nakes Indonesia.   “Banyak keluhan dari tenaga medis di lapangan, bahwa APD untuk mereka belum layak dan belum tercukupi tapi pemerintah malah mewacanakan untuk mengekspor APD. Ini kan aneh & tidak nyambung, ” katanya.

“Jadi, jika hampir seluruh kementerian dan lembaga dianggap sedang berkinerja  kurang atau tidak ada progress, maka harus dicari pokok masalahnya, lalu diselesaikan hingga tuntas. Menurut saya ini adalah kepalang jawab Presiden sebagai pemegang arahan pemerintahan tertinggi yang harus menyampaikan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. Presiden harus tegas dan siap pasang awak untuk melindungi rakyatnya” ujar Netty.

Jika kemudian ada wacana resufle, kata Netty Aher, itu adalah hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi dan mengontrol  para pembantunya, termasuk Menkes, sepanjang ada ukuran kinerja yang fair & transparan.

“Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes dengan rendah, tentu Presiden harus mengevaluasi juga kinerja Gugus Tugas Sentral Percepatan Penanganan Covid-19secara menyeluruh, tidak hanya Menkes mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan pengerjaan Covid-19, ” tutup Netty