Data
BEM Surabaya Kritisi “Bisnis” Rapid Test Calon Mahasiswa Baru

BEM Surabaya Kritisi “Bisnis” Rapid Test Calon Mahasiswa Baru

Surabaya, Akuratnews. com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya mengkritisi kebijakan Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya, yang mewajibkan bahan Mahasiswa baru (CAMABA) melakukan swab Rapid Test.

Koalisi BEM Surabaya sangat menyayangan kebijkan yangbtertuangvdalam Surat edaran (SE) Walikota Surabaya Nomor: 421/5853/436. 8. 4/2020 tentang pelaksanaan UTBK-SBMPTN Tahun 2020 tersebut

Koordinator BEM Surabaya Eko Pratama menyatakan, kebijakan walikota Surabaya Tri Rismaharini itu sangat mendadak dan terkesan dipaksakan.

“Surat edarann walikota itu dikeluarkan pada 2 Juli 2020, sementara jadwal pelaksanaan test tinggal menghitung hari. Tentu itu sangat menyakitkan dan memberatkan calon Mahasiswa baru, ” terang Eko.

Eko menambahkan lebih lanjut, kebijakan “Bisnis” Swab Rapid test bagi Mahasiswa baru tersebut, dinilai Pemkot secara tidak memihak terhadap dunia pendidikan.

“Kewajiban Swab Rapid test tersebut, tentu memecah konsentrasi calon Mahasiswa baru, mereka harus fokus membiasakan mempersiapkan diri, namun sisi yang lain bingung dengan persyaratan tersebut, ” tambahnya.

Calon dokter hewan ini memaparkan bahwa Pemerintah Pusat telah menggelontorkan Anggaran Sejumlah Rp 75 Triliun di Sektor kesehatan yang seharusnya bisa dalam pergunakan untuk hal (Rapid) itu secara gratis.

“Ini menunjukan lemahnya koordinasi antar Stakeholders membuat Rakyat kembali di korbankan, dan Rapid test pun tidak menjamin seseorang tersebut terpapar Covid-19 atau tidak, terlebih itu menggunakan biaya yang variatif, tentu selalu ini sangat memberatkan calon Mahasiswa dan jelas kami menolak situasi itu, ” tegas Eko Pratama

Lembaga tes merembes perguruan tinggi (LTMPT) selaku bagian penyelenggara diminta harus segera bertindak dan memberikan solusi alternatif, membimbing Stakeholders.

“Disini LTMPT harus bertindak agar masalah tersebut cepat terselesaikan, mengingat perekonomian semakin sulit, Pemerintah khususnya Pemkot Surabaya jangan memberatkan orangbtua calon Mahasiswa, ” pungkas Eko