Data
Benar Perisai Nusantara Ingatkan Jokowi Kasar Soal Korupsi Bawahannya

Benar Perisai Nusantara Ingatkan Jokowi Kasar Soal Korupsi Bawahannya

AKURATNEWS – Sebanyak kasus korupsi yang melibatkan ring satu kekuasaan. Hingga yang terakhir Menteri Sosial yang terjerat kejadian Korupsi Bansos COVID-19 membuat imbas perombakan kabinet kembali menguat.

Amanah Perisai Nusantara tahu Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat mengambil langkah-langkah strategis dan taktis serta ketegasan dalam menangani kejadian korupsi yang dilakukan para pembantunya.

Ketua Umum Jujur Perisai Nusantara Ahmad Ahyar mengucapkan, popularitas Kabinet Indonesia Maju dalam periode kedua Presiden Joko Widodo telah rusak setelah ditangkapnya kandidat PDI Perjuangan tersebut.

“Masyarakat acapkali menyaksikan visi urusan Presiden terkadang tidak diimplementasikan secara maksimal oleh para pembantunya, pertama para menteri yang minim “sense of social and politics”-nya” ujar Ahyar, Minggu 6 Desember 2020.

“Kami juga meminta agar Presiden Jokowi untuk lekas melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju” katanya.

Ahyar memperhitungkan tidak ada alasan lagi untuk Jokowi untuk tidak melakukan penataan didalam kabinetnya. Menurutnya pemerintahan Jokowi di tahun pertama pada masa kedua ini dinilai sangat membatalkan dibandingkan periode sebelumnya.

“Menteri-menteri ini hanya memberikan muatan, untuk apa juga dipertahankan? ” tegasnya.

Terakhir dengan kasus yang menjerat menteri baik Juliari Batubara, ini merupakan satu diantara contoh dari sekian menteri yang merusak citra baik Jokowi di mata rakyat.

“Kasus tertangkapnya menteri sosial juga dapat simpulkan bahwa Presiden tidak didengar oleh pembantunya sendiri, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Peristiwa tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.

“Kita hormati proses kaidah yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi! ” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa penguasa negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi cara untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.

“Itu uang rakyat, apalagi itu terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid serta pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat, ” tegas Presiden.

Kepala juga menegaskan tidak akan menangani yang terlibat korupsi dan negeri akan terus konsisten mendukung cara pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Saya tidak akan menyembunyikan yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja dengan transparan, secara terbuka, bekerja dengan baik, profesional, ” ucap Pemimpin.

Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi melahirkan dirinya akan menunjuk Menteri Pemimpin Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Gajah Sosial.