Data
Benarkah Tujuan RUU HIP untuk Menyekat Gatot-Anies Maju di Pilpres Kelak?

Benarkah Tujuan RUU HIP untuk Menyekat Gatot-Anies Maju di Pilpres Kelak?

Jakarta, Akuratnews. com – Tidak bagaikan Pilpres sebelumnya, terdapat keunikan tersendiri pada Pilpres 2024. Bagaimana tak, kendati masih berlangsung 5 tahun lagi, berbagai kandidat telah menggalibkan bermunculan. Mulai dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kepala DPR Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, hingga Pemangku Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Uniknya, dari sekian penuh nama-nama yang bermunculan, kesemuanya dapat dikelompokkan menjadi dua kubu. Mula-mula, kandidat yang akan melanjutkan beranting pemerintahan saat ini. Dan dengan kedua, adalah kandidat yang menjelma penantang kekuasaan.

Terkhusus kubu kedua, setelah Prabowo merembes ke lingkaran Istana, Anies serta Gatot yang dinilai sebagai kandidat yang tersisa. Namun, ini bukannya memberikan kabar buruk, melainkan menjadi berkah tersendiri bagi keduanya.

Pasalnya, dengan tidak adanya sang mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, praktis, basis massa Agama islam akan berkonsentrasi ke Anies & Gatot Nurmantyo. Atas kondisi tersebut, banyak beredar kabar yang menyebutkan bahwa Anies-Gatot adalah pasangan yang begitu potensial untuk diusung di Pilpres 2024 mendatang.

Oleh karenanya, melihat gelagat yang ada, tampaknya terdapat agenda politik tertentu yang bertujuan untuk menghalau pasangan yang disebut begitu potensial ini.

Menariknya, acara tersebut sepertinya dapat dilihat dibanding Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tengah menyedot perhatian publik akhir-akhir ini.

Produk hukum ini tunggal tengah ramai ditolak karena TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembatalan PKI tidak dicantumkan sebagai konsiderans “mengingat”, serta adanya frasa “ketuhanan yang berkebudayaan” dalam Pasal tujuh. Masifnya resistensi publik bahkan mendirikan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penundaan pembahasan kira-kira hari yang lalu.

Lantas, benarkah RUU HIP adalah agenda pihak tertentu untuk menahan laju Anies-Gatot untuk maju pada Pilpres 2024?

Demokratisasi yang Masih Berproses

Francis Fukuyama pada bukunya Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy memberikan poin menarik yang mampu membantu kita memahami agenda kebijakan dalam RUU HIP.

Melalui berbagai studi kasus, Fukuyama menunjukkan bahwa terjadinya demokratisasi sebelum suatu negara atau pemerintahan menerima kapasitas untuk memerintah secara efektif akan membuatnya jatuh ke pada kegagalan. Konteks ini misalnya penuh ditemukan di negara-negara di Afrika.

Selanjutnya 1 2 3