Data
Dalih Pandemi, Polisi Bungkam Aksi Pekerja

Dalih Pandemi, Polisi Bungkam Aksi Pekerja

Jakarta, Akuratnews. com – Aksi pekerja menolak pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dibungkam dengan surat telegram Kapolri dengan melarang aksi tersebut.

Sejumlah kelompok buruh yang mau berunjuk rasa pun dihadang sebab aparat kepolisian saat akan meninggalkan ke lokasi demonstrasi, pada Senin (5/10/2020) lalu.

Mengenai, surat bernomor STR/645/X/PAM. 3. dua. /2020 tersebut ditandatangani As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto segera Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Isinya berupa 12 perintah Kapolri kepada jajaran untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa (unras) & mogok kerja buruh pada agenda 6-8 Oktober 2020 dalam buram penolakan omnibus law UU Membentuk Kerja.

Perintah Kapolri antara lain, melakukan deteksi dini, mencegah aksi unjuk rasa berjalan memutus penyebaran Covid-19, patroli siber, kontra narasi, menyiapkan rencana perlindungan, hingga penegakan hukum.

Polri menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk tidak memberi kerelaan unjuk rasa dan kegiatan yang lain yang melibatkan kerumunan.

Meskipun, Polri mengakui, penyampaian niat atau demonstrasi tidak dilarang, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengirimkan Pendapat di Muka Umum. Tetapi, penyebaran Covid-19 rawan terjadi pada kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

Menurut Kepala Bagian Humas Polri Irjen Argo Yuwono, pedoman Polri di tengah pandemi adalah keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi atau “salus populi suprema lex esto”.

“Sehingga, Polri tidak memberikan kerelaan aksi demonstrasi atau kegiatan yang lain yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid, ” ucap Argo melalui data tertulis, Senin (5/10/2020).

“Ini juga sejalan dengan Keterangan Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya, ” kata dia.

Selanjutnya 1 2 3