Data
DPD ASITA Jakarta dan Bali Menggugat Keabsahan Akte ASITA 2016

DPD ASITA Jakarta dan Bali Menggugat Keabsahan Akte ASITA 2016

Jakarta – Dewan Pengurus Wilayah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DKI Jakarta & Bali secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Daksina pada 1 Oktober 2020. Ke-2 DPD ini menggugat terbitnya Akte pendirian ASITA bertarikh 2016 yang menurut mereka merupakan tidak pasti.



Asrul, mewakili DPD DKI Jakarta menyatakan bahwa mereka baru saja mengetahui adanya akte pendirian ASITA 2016 pada Februari kemarin. Real selama ini organisasi ASITA yang menjadi payung kepengurusannya adalah ASITA dengan akte notaris tahun 1975 yang berdiri sejak 1971. Temuan menjadi polemik hingga ke lembah hukum karena ASITA 2016 mengambil aset dan menggunakan fasilitas dengan dimiliki oleh ASITA 1971.

Kisruh ini semakin pada setelah ASITA 2016 mencopot dan membubarkan kepengurusan DPD DKI Jakarta dan Bali, ujar Asrul. Ia menilai pencopotan dan pembubaran tersebut sebagai tindakan yang tidak saha. Pasalnya, keputusan tersebut dikeluarkan sebab organisasi yang tidak legal. Menanggapi hal tersebut, DPD DKI Jakarta dan Bali akhirnya melayangkan gugatan ke pengadilan pada Kamis (01/10/2020).

Sahlan M. Taat selalu kuasa hukum mereka di dalam gugatan ini menyatakan bahwa pendaftaran gugatan telah dilakukan secara online dalam keterangan resminya kepada pengikut media, Jumat (2/10/2020).

Saleh mengatakan DPD ASITA DKI Jakarta dan DPD ASITA Bali yang berdiri berdasarkan akta pembentukan No 170 Tahun 1975 telah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum kepada saudara Asnawi Bahar, Nunung Rusmiati, Misto Leo Faisal, Yuliandre Darwis dan Notaris Khanief.

Lanjutnya, bahwa nama-nama tersebut digugat karena sebagai pembuat dan sebagai notaris yang membentuk perkumpulan dengan mengambil nama & aset ASITA pada 2016. “Kami menuntut kerugian materiel dan immateriel sebesar Rp 30 miliar, ”pungkasnya.

“Kami selaku pengaruh hukum ingin menguji secara Adat di Pengadilan tentang keabsahan Akta Pendirian Baru No. 30 Tahun 2016 dengan Akta Pendirian No. 170 Tahun 1975 dan perlu diketahui gugatan ini semata timbil untuk menghindari perdebatan yang tidak terarah dan berkepanjangan maka perlunya untuk di uji secara hukum”, Ungkap Sahlan M. Saleh, SH.

Dan Selain itu, menurut Abdul Fakhridz, SH. MH Selaku kuasa hukum yang terlibat Advokat Dan Pengacara Sahlan M. Saleh, SH Dan Rekan mengirimkan agar pihak manapun tidak menggunakan nama ASITA.

Adanya gugatan Kami ini, Di harap tidak menggunakan nama ASITA karena masih dalam sangketa pengadilan sampai ada keputusan tetap”, kata Abdul Fakhridz, SH.

Bahkan Ia juga berharap kepada Negeri Pusat dan Daerah tidak melibatkan ASITA baik di tingkatan DPP maupun DPD karena masih di dalam sangketa dan apabila ada bagian yang melakukan kegiatan mengatasnamakan ASITA akan dilakukan upaya hukum cocok dengan ketentuan hukum yang aci