Duh… Jasa Rumah Bersalin Pula Bakal Kena PPN

AKURATNEWS berantakan Belum kurang gonjang-ganjing soal rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan poin (PPN) pada bahan pokok kayu atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, kini terungkap juga jika jasa vila bersalin akan dikenakan retribusi.

Rencana pengumpulan pajak jasa rumah bersalin tertuang dalam draft Mutasi Kelima Atas Undang-undang Cetakan 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Kode etik Perpajakan (KUP).

Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pelayanan kesehatan medis yang terdapat dalam poin A dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Berarti, jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk jasa rumah bersalin bakal dikenai pajak.

Merujuk pada Peraturan (UU) Nomor 49 Tarikh 2009, jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:

1. jasa dokter ijmal, dokter spesialis, dan tabib gigi
2. jasa dokter hewan
3. jasa ahli kesehatan seolah-olah ahli
akupunktur, ulung gigi, ahli gizi, serta ahli fisioterapi
4. jasa kebidanan dan sinse bayi
5. uluran tangan paramedis dan perawat
6. jasa rumah kecil, rumah bersalin, klinik kesehatan tubuh, laboratorium kesehatan, dan
sanatorium
7. kebaikan psikolog dan psikiater; dan
8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Tidak hanya itu, nantinya tarif PPN juga hendak meningkat menjadi 12 upah dari yang berlaku masa ini sebesar 10 persen.

Sementara tersebut, tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) draft UU KUP dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

Terpisah, Staf Khusus Gajah Keuangan, Yustinus Prastowo menanggapi terkait rencana pungutan PPN 12 persen sembako dengan saat ini sedang ramai diperbincangkan masyarakat.

Menurutnya pengenaan  pajak sembako baru sebatas rencana belum dimasukkan ke dalam draf revisi Rancangan Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Metode Cara Perpajakan (RUU KUP).

Ia pula tak memungkiri jika tersedia rencana memasukkan pasal tarif pajak sembako ke di dalam draf revisi UU KUP. Namun karena bocor dalam tengah masyarakat dan menghadirkan polemik akhirnya pasal tersebut dicabut.

“Itu yang terjadi. Memang tersedia satu pasal yang di dalam draft itu mengutarakan bahan kebutuhan pokok bukan lagi barang yang dikecualikan dari objek PPN, ” ungkap Yustinus dalam pembahasan ‘Publik Teriak Sembako Dipajak’ di Jakarta, Sabtu (12/6).

Apalagi masalah sembako merupakan hal yang krusial bagi masyarakat, sehingga isunya berkembang menjadi berangasan seolah-olah pemerintah tidak mempunyai rasa keadilan dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19.