Data
Ikatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Nasional Kecam Pembantaian Tentara Australia di Afghanistan

Ikatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Nasional Kecam Pembantaian Tentara Australia di Afghanistan

Jakarta, Akuratnews. com – Enam Pola Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Nasional menyatakan sikap mengecam tindakan brutal tentara Australia yang membunuh warga biasa Afghanistan selama 4 tahun kurun 2009-2013.

Keenam pola tersebut diantaranya PB SEMMI (Sarekat Mahasiswa Muslimin Indonesia), DPP IPTI ( Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia), PP Perisai, HIMMA (Alwashliyah), Muda Katolik, GAMKI(Kristen).

Apa yang dilakukan oleh pasukan khusus tentara Australia tersebut nyata semrawut nyata telah melanggar Konvensi Jenewa Protokol Pertama.

Kaidah Jenewa 1949 adalah serangkaian aturan untuk memperlakukan warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berharta dalam kondisi tidak mampu beradu.

Sedikitnya ada 196 negara yang telah menandatangani serta meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Lengah satunya Australia

“Karena itu sekali lagi kami membuktikan apa yang dilakukan pasukan Istimewa Australia di Afghanistan adalah tindakan bar, brutal dan sangat memalukan bagi negara tentara yang negaranya telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, ” ujar Bintang Wahyu Saputra, Ketua Umum PB SEMMI mewakili keenam organisasi tersebut.

Diketahui, Militer Australia (ADF) sudah memecat sebanyak 19 personel gerombolan khususnya. Hal ini ditemukan setelah hasil investigasi melaporkan tindakan berperan hakim sendiri (unlawful killing) awak mereka.

“Mengecam tindakan tentara Australia yang diduga telah melakukan Kejahatan Perang dan Kesalahan Kemanusian dengan melakukan Unlawfull Killing terhadap 39 warga sipil dalam Afghanistan, ” imbuhnya di depan awak media pada Selasa, 8 Desember 2020.

Kemudian Bintang dkk juga meminta PBB menindak tegas negeri Kanguru. Australia sudah melanggar konvensi Jenewa.

“Meminta Perserikatan Bangsa untuk memberikan sanksi tegas kepada negara Australia karena telah diduga menentang HAM dan Melanggar Konvensi Jenewa Protokol Pertama, ” pintanya dalam Sekret PB SEMMI di Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

Bintang juga meminta Negeri Indonesia agar turut bersuara dan bersikap. Pemerintah Indonesia diharapkan menyelenggarakan amanat konstitusi dalam menjaga perbaikan dunia.

“Mendorong Negeri Indonesia secara aktif melakukan cara – upaya perdamaian dunia dan mengutuk segala bentuk tindakan yang melawan prinsip kemanusiaan, ” pungkasnya. ***