Jawatan Ingatkan Kapolri Soal Promosi dan Mutasi Jabatan

AKURATNEWS berantakan Sesuai kalender prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan (Presisi) yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Polri diingatkan Dewan Cabang Rakyat (DPR) agar berpose profesional dalam proses mutasi dan promosi jajarannya. Pertimbangan terkait reward and punishment sepatutnya dilakukan, khususnya kepada anggota Polri yang terhenti sebuah masalah.

Pernyataan tersebut disampaikan bagian Komisi III DPR, Taufik Basari perihal persoalan mafia tanah melibatkan anggota Polri.

“Dalam pembenahan itu harus ada reward and punishment-nya. Apabila tersedia oknum yang terlibat pada urusan mafia tanah harus dilakukan dengan tegas. & kita cukup menyakini kalau Pak Kapolri bisa melaksanakan tindakan tegas tersebut buat membersihkan kepolisian dari oknum-oknum yang terlibat dalam mafia tanah, ” kata Taufik Basari, Rabu (15/9).

Dirinya menyampaikan, mafia tanah masih menjadi kasus dan sesuai keinginan pemimpin mafia tanah harus dituntaskan selama masa pemerintahannya.

Tak hanya Gajah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN), Polri turut mendapat arahan Kepala Jokowi untuk membenahi persoalan mafia tanah.

“Harus kita akui masalah mafia tanah belum lulus diselesaikan. Karena ini adalah kerja bersama-sama, tidak harus dari Kementerian ATR sekadar, tapi juga melibatkan negara penegak hukum seperti kepolisian atau pihak-pihak lain yang dapat mendukung proses meniti dan membongkar mafia desa ini, ” papar Tobas, sapaan akrab Taufik Basari.

Dalam kesempatan yang sama Tobas mendahulukan perihal peran Ombudsman RI dalam persoalan administrasi pertanahan. Rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman ditegaskan Tobas harus dijalankan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan asas-asas hukum yang jalan.

Seperti diketahui, belakangan diberitakan media, R Lutfi yang diwakili keluarganya, Umar dan tim adjuster mengadukan mantan Kasubdit Harda di Ditreskrimun Polda Metro Jaya AKBP Gafur Siregar ke Komnas HAM & Ombudsman. Pengaduan atas penersangkaan terhadap Lutfi terkait telaahan perkara memasuki pekarangan karakter lain sebagaimana dimaksud Pencetus 167 KUHP.

“Saya ingin meminta keadilan melalui Komnas HAM dan Ombudsman karena om kami (Lutfi) telah diperlakukan secara sewenang-wenang tidak adil sebab Gafur Siregar dan pemeriksa lain dalam menangani urusan ini, ” kata Umar di Kantor Komnas HAM.

Perlakuan tidak adil dan kesewenangan itu menurut umar dibuktikan sebab penetapan status tersangka pada perkara yang sudah pernah di hentikan penyidikannya (SP3) oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ketika kasus tersebut dihentikan penyidikannya, kala itu Gafur Siregar menjabat jadi Kanit V berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) yang mengikhtiarkan perkara tersebut. Namun kemudian Gafur Siregar mendapat promosi pangkat dan jabatan menjadi Kasubdit Harda di Direskrimum Polda Metro Jaya. Zaman itulah Gafur Siregar balik membuka kasus yang sudah di-SP3 tersebut dan mentersangkakan R Lutfi.

“Setahu saya pembatalan SP3 itu dilakukan melalui pra peradilan. Ini kok ada yang melapor dengan pertandingan yang serupa, pasal sama, serta bahkan penyidiknya sama, sebab Gafur kemudian diakomodir dan bahkan menetapkan status simpulan, ” tuturnya.

Hal ini menurut Umar membuat pihaknya melaporkan Gafur Siregar Cs ke Paminal Mabes Polri atas perkiraan pelanggaran kode etik. Di dalam surat pemberitahuan penyelidikan di Paminal Mabes Polri, logat Umar, disebutkan bahwa Gafur Siregar terindikasi melakukan pengingkaran kode etik karena menetapkan status tersangka atas tentang yang sudah di SP3 dan menetapkan status simpulan tanpa melalui proses penjagaan yang menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan itu kata Umar, disebutkan bahwa untuk selanjutnya pasal ini dilimpahkan ke Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof). Wabprof tunggal pada 5 Agustus 2021 lalu telah menyidangkan Gafur Siregar, namun hasilnya tidak diberitahukan kepada pihak anak.

“Tahu-tahunya kami dapat informasi dari media kalau Gafur Siregar memiliki promosi jabatan menjadi Kapolres Kota Baru, Kalimantan Daksina, ” tuturnya.

Adapun Lutfi menambahkan kalau dirinya bingung mengapa menjadi tersangka atas kasus yang sudah di SP3. Dia berharap kasus ini lekas dihentikan penyidikannya karena dinilai cacat hukum.

“Harapannya kasus ini dihentikan. Nasib saya terkatung-katung akibat kasus ini, ” menutup Lutfi.