Kadisdik Jabar: Dua Poin dengan Perlu Diperjuangkan pada PPDB 2021

AKURATNEWS. COM kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi memperhitungkan dua hal yang perlu diperjuangkan terkait Penerimaan Pengikut Didik Baru atau PPDB tahun 2021.

Hal itu terkait terdapatnya siswa dari golongan tanggungan tidak mampu yang belum terdaftar dalam Data Harmonis Kesejahteraan Sosial (DTKS) semacam terjadi di Kota Depok, Jawa Barat.

“Bahwa dalam PPDB tersedia dua hal yang menetapkan diperjuangkan. Pertama, memperjuangkan agar warga tidak mampu juga dapat bersekolah dan kedua, menjaga agar PPDB tersebut tidak melanggar sistem dengan telah ditata untuk membikin sesuai 3 prinsip PPDB yang transparan, akuntabel dan objektif”, ujar Dedi, Rabu, (9/6).

Menangapi itu juga, Dedi mengutarakan bahwa pihaknya telah mengabulkan kerjasama dengan pihak terpaut yakni, Dinas Kependudukan serta catatan sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial (Dinsos).

“Sudah ada MoU terkait data untuk PPDB, pertama MoU dengan Disdukcapil yang secara sistem untuk server akan terhubung dengan data kependudukan sesuai NIK”, jelasnya.

“Kedua, MoU dengan Dinsos buat kategori KETM. Jika petunjuk di Disdukcapil untuk kependudukan dan data di dinsos untuk KETM ada perubahan akan otomatis terekam pada server sistem PPDB”, tambah Kadusdik Jabar ini.

Dengan begitu, masih kata Dedi, jika ada pihak yang membutuhkan perubahan data KETM silahkan mampu diperbaharui di Dinas Sosial sebagai data induk.

Karena, lanjut Dedi, server PPDB akan mengambil dari sistem data daripada Dinsos terkait data-data asing seperti KIS, PIB serta lainya dan itu akan secara otomatis terbaharui selalu di server PPDB.

Dedi menambahkan, artinya bukan bagian kewenangan pihaknya untuk mengubah data masyarakat miskin dan tidak miskin dengan berbagai pendukungnya.

“Seperti masuk ataupun tidak, karena sistem sudah mengambil dari Data dengan disajikan untuk KETM sejak dinas sosial dan untuk zonasi alamat kependudukan dalam Disdukcapil”, katanya.

“Jadi bukan kaitan buang tanggung jawab, karena urusannya nanti ada yang protes juga apabila yang DTKS tidak masuk tapi yang luar DTKS bisa masuk” pukas Dedi.

Diketahui, dari data tengah, di Depok terdapat sebesar 30 orang siswa tidak mampu yang dimungkinkan tidak bisa bersekolah di madrasah negeri lantaran masih belum terdaftar di DTKS namun terdaftar di KIS, PBI dan PIP.