Data
Kadisnakertrans Bartim: PT. Wasco Harus Pasti Hadir Pada Mediasi Nanti

Kadisnakertrans Bartim: PT. Wasco Harus Pasti Hadir Pada Mediasi Nanti

Tamiang Layang, Akuratnews. com – Tidak adanya pemberitahuan penundaan mediasi Tripartit jarang PT. Widya Sapta Contractor (Wasco) dengan karyawannya, dari Dinas Gaya Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah sehingga sempat terjadi miskomunikasi atau salah paham dan ketegangan antara karyawan PT. Wasco secara pegawai Disnakertrans.

Namun miskomunikasi tersebut bisa diluruskan secara kehadiran Kepala Disnakertrans Bartim, dengan menjelaskan alasan penundaan mediasi Tripartit tersebut.

Kepala Disnakertrans Bartim, Drs. Darius Adrian M. Si menyampaikan “Memang tadi tahu ada sedikit salah paham antara pekerja dengan pegawai kita terpaut adanya penundaan mediasi hari itu, tetapi setelah saya jelaskan tadi mereka bisa menerimanya”, ucapnya, Senin (28/09/2020).

Terkait penundaan mediasi hari ini, karena pihak perusahaan belum siap, karena di dalam hari ini mereka juga ada kegiatan dan hal tersebut sudah mereka sampaikan, jadi kita tunda hari ini dan akan dilaksanakan pada hari rabu 30 september 2020 dan hal yang ke-2 memang menjadi kendala kita, situasi Pandemi COVID – 19, terdesak kita membatasi pertemuan dan tentu melaksanakan protokol kesehatan.

“Kami dari Disnakertrans akan mencari jalan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan urusan karyawan dan pihak perusahaan, meski dilaksanakan mediasi secara daring ataupun zoom meeting, pihak perwakilan PT. Wasco tetap diminta harus muncul ke Disnakertrans pada saat mediasi nanti”, tegasnya.

Kita berharap pada mediasi nanti mau ada kesepakatan antara kedua belah pihak, kita hanya memediasi, semasa nanti tidak dihasilkan suatu kesepakan antara pihak pekerja dan perusahaan, maka kami akan memberikan petunjuk, sesuai dengan aturan perundang semrawut undangan yang berlaku, beber Darius.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Praktisi seluruh Indonesia(DPC FSP-KEP SPSI), Rama Yudi yang mendampingi karyawan menjelaskan, hari ini kita bersama jodoh – teman pekerja datang ke Disnakertrans, tujuannya untuk melaksanakan mediasi Tripartit,

“Seperti yang tertuang dalam undangan yang dilayangkan pihak Disnakertrans Bartim tertanggal 22 september kemaren, bahwa akan dijalankan mediasi Tripartit pada hari tersebut, yaitu tanggal 28 september 2020”, ujarnya

Kemaren dalam tanggal 24 september ada lagi surat undangan berupa foto sebab Disnakertrans via Whatsapp, yang membuktikan akan melaksanakan mediasi Tripartit pada tanggal 30 september, dengan tanda bahwa pada tanggal 28 september pihak manajemen PT. Wasco tak bisa hadir.

Dilanjutkannya, sedangkan kami datang hari itu memenuhi undangan tersebut, karena seruan yang dibuat pada tanggal 24 september tersebut, tidak ada menuturkan bahwa,   mediasi pada agenda 28 september pada hari ditunda atau dibatalkan, makanya kami langgeng datang.

“Tadi sempat kita komunikasikan dengan pihak Disnakertrans, dari mediator serta Kepala Jawatan, akhirnya ada titik temu. Besar Disnakertrans juga tadi meminta maaf terkait undangan yang dibuat sebab pihakya, karena pada undangan tidak memberitahukan adanya penundaan mediasi Tripartit”, ungkapnya.

Kesepakatan sebetulnya, pada rabu 30 september 2020 nanti meski dilaksanakan mediasi dengan daring atau zoom miting, pihak perwakilan PT. Wasco tetap diminta harus hadir ke Disnakertranspada era mediasi, seperti permintaan kita, sebab mediasi yang akan dilaksanakan kudu ada orang lapangan dari kongsi dan dari pekerja siap tampil, karena memang menginginkan sesuai peraturan.

Terkait kekurangan pembayaran gajih karyawan yang terakhir itu, ditambahkan Rama harusnya perusahaan membayar Pul selama belum ada keputusan dari pengadilan atau Perselisihan Ikatan Industria (PHI) maupun kesepakatan lantaran kedua belah pihak, maka semua kewajiban  tetap harus dilaksanakan oleh perusahaan maupun karyawan.

“Teman – teman dari pekerja ini masih mau turun untuk bekerja seperti biasa, tetapi bagian perusahaan melarang dan tidak menyampaikan surat skorsing. Sesuai Kepmenaker MENODAI nomor 150 tahun 2000 pasal 17 ayat 2 berbunyi “Dalam pekerja tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing maka pengusaha wajib membayar risiko pekerja selama dalam proses sebesar  100%, oleh pihak perusahaan, sampai dengan adanya putusan PHI ataupun kesepakatan bersama”, paparnya.

Ditambahkan perwakilan karyawan PT Wasco, Juni Asmadi, pihaknya sempat beetanya – tanya terkait terbitnya tulisan dari perusahaan bahwa kami tidak dipekerjakan lagi per tanggal 16 september 2020, jadi pada surat tersebut mejelaskan terahir kami kerja pada tanggal 15 september 2020, setelah itu kami tidak dipekerjakan lagi.

Menurutnya, gajih yang dibayarkan kepada kami sepatutnya dihitung harian, dihitung cuma 20 hari kerja, dihitung sejak tanggal 26 agustus sampai dengan tanggal 15 september, jadi 20 keadaan kerja saja yang dibayarakan, tengah status kami karyawan bulanan, namun proses PHK kami pun masih berjalan karena belum ada logat sepakat.

“Kami mengambil sisa gajih kami yang 10 hari tolong juga dibayarkan, bersandarkan aturan undang – undang yang berlaku”, harap Juni.