Data
Kepala Minta Segera Buka Data Penerima Bansos

Kepala Minta Segera Buka Data Penerima Bansos

Bogor, Akuratnews. com – Sebesar arahan terbaru terkait pandemi Corona (Covid-19) disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas meniti telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5).

Pertama, terkait evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

“Saya ingin memastikan tersebut betul-betul diterapkan secara ketat serta efektif dan saya melihat kaum kabupaten dan kota telah meninggalkan tahap pertama dan akan hadir ke tahap kedua. Ini menetapkan evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur. Evaluasi itu penting sehingga kita bisa menyelenggarakan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun daerah yang melakukan PSBB, ” terang Presiden.

Kedua, Kepala meminta agar setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa total pengujian sampel dan tes PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, dan berapa kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

“Betul-betul ini harus dikerjakan. Kemudian juga apakah isolasi yang ketat pula dilakukan, karena saya melihat tersedia yang sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas ke sana ke mari. Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki tambo penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan, ” paparnya.

Ketiga, Kepala Negara meminta biar dilakukan monitor secara ketat terpaut potensi penyebaran di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. Menurutnya, pengawasan klaster harus dikerjakan secara baik guna mengantisipasi munculnya gelombang kedua.

“Kita lihat bahwa pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah sedang kemungkinan 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus ditangani, dikawal dengan baik di lapangan sehingga jangan sampai muncul gelombang kedua. Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang diizinkan beroperasi itu yang mana, harus dicek di lapangan, mereka melangsungkan protokol kesehatan secara ketat ataupun tidak, ” ungkapnya.

Keempat, yang berkaitan dengan agenda jaring pengaman sosial yaitu Kalender Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan tepat tunai (BLT), hingga Dana Dukuh yang semuanya telah berjalan. Walaupun demikian, Presiden ingin agar semesta program tersebut bisa sampai pada tangan keluarga penerima secepatnya di dalam pekan ini.

Bertambah lanjut, Presiden juga meminta Gajah Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, walikota, camat, had kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Di samping itu, Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa bentuk dalam mencari solusi bagi awak miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan serta kita bisa melakukan segera, pembetulan di lapangan. Tadi sudah hamba sampaikan mengenai persoalan waktu sungguh-sungguh harus di manajemen secara bagus karena ada bantuan dari tengah, dari daerah, kemudian juga sejak desa, ” ujarnya.

“Yang terakhir, saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga semasa menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa tahu secara cepat, ” tandasnya.