Khayali! Potensi Kerugian Negara Aliran Gaji 97 Ribu PNS Fiktif Rp151, 39 Miliar Per Bulan

AKURATNEWS – Kabar mencengangkan datang dari Badan Kepegawaian Negeri (BKN). Lembaga ini menjumpai 97 ribu data PNS fiktif. Puluhan ribu PNS fiktif tersebut disebut langgeng menerima gaji dan uang pensiun meskipun tak nyata keberadaannya.

“Ternyata, hampir 100 ribu, tepatnya 97 ribu data asing. Dibayar gajinya, dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya, ” kata Besar BKN, Bima Haria Wibisana dalam tayangan YouTube Maklumat BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri, Senin (24/5).

Kehadiran ASN fiktif tersebut tentunya sangat merugikan negara. Pasalnya, pemerintah tetap mengeluarkan anggaran untuk membayar gaji maupun dana pensiun dari APBN.

Lantas, berapa besar potensi kerugian yang ditanggung negara akibat ASN fiktif tersebut?

Sebagai gambaran, gaji PNS terdiri dari gaji isi, tunjangan kinerja (tukin), serta tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan di dalam bentuk uang, dan tumpuan jabatan atau tunjangan umum.

Gaji isi PNS diatur dalam PP Nomor 15 tentang Gaji PNS. Dalam aturan itu, dituliskan bahwa gaji terendah PNS yakni PNS lingkungan I/a dengan masa kerja di bawah satu tahun sebesar Rp1. 560. 800.

Apabila mengambil perkiraan kerugian negara secara basis gaji PNS terendah, maka potensinya mencapai Rp151, 39 miliar per kamar. Perhitungannya berasal dari honorarium PNS golongan 1/a secara masa kerja di lembah satu tahun Rp1. 560. 800 dikali dengan 97 ribu PNS fiktif.

Sementara itu, petunjuk tersebut ditemukan pada 2014 lalu. Dengan demikian, negara tetap menggaji para PNS fiktif tersebut selama tujuh tahun enam bulan ataupun 90 bulan hingga Mei 2021.

Maka, potensi kerugian negara kembali berlipat menjadi Rp13, 62 triliun. Perhitungan tersebut didapatkan dari potensi kerugian negara sebulan sebesar Rp151, 39 miliar dikali 90 bulan.

Angka taksiran kerugian tersebut masih memakai dasar gaji terendah PNS yakni PNS golongan I/a dengan masa kerja dalam bawah satu tahun sebesar Rp1. 560. 800. Namun, BKN tidak merincikan keluarga dari para PNS fiktif tersebut, sehingga ada potensi perkiraan kerugian negara bertambah besar dari Rp13, 62 triliun.

Taksiran kerugian negara itu selalu belum memasukkan hitungan tunjangan yang diterima para PNS fiktif. Pasalnya, besaran tunjangan yang diterima PNS bervariasi, bergantung pada instansi atau lembaga yang membawahinya, lembaga, kinerja, dan sebagainya.

Terpisah, Plt. Kepala Biro Humas, Hukum serta Kerja Sama BKN Paryono mengatakan, sesungguhnya kasus itu adalah temuan lama yang saat ini sudah berangsur diperbaiki. Ia menjelaskan, total PNS yang datanya fiktif sudah berkurang karena sudah melakukan PUPNS susulan.

Ia mengatakan selama PNS tersebut tidak melangsungkan verifikasi data, maka BKN memberikan konsekuensi pegawai yang bersangkutan tidak bisa melangsungkan mutasi kepegawaian seperti terangkat pangkat, pindah atau purna bakti.

Namun Paryono belum bisa menyebut, apakah BKN sudah menemukan potensi kerugian negara dalam insiden tersebut.