Data
Komisi III DPR Akan Bahas Urusan Djoko Tjandra, ISPI: Bahas Pula Kasus Harun Masikhu

Komisi III DPR Akan Bahas Urusan Djoko Tjandra, ISPI: Bahas Pula Kasus Harun Masikhu

Jakarta, Akuratnews. com – Direktur Utama Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Deni Iskandar, meminta agar Pimpinan DPR RI bersama Komisi III, tidak hanya membahas soal kasus Djoko Tjandra, akan tetapi, pembahasan peristiwa Harun Masikhu yang saat ini statusnya masih menjadi buronan KPK itu, harus masuk juga dalam agenda pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang rencananya akan dilaksanakan bulan Agustus nanti.

“Langkah DPR melakukan rapat dengar pendapat terkait kasus Djoko Tjandra ini sudah tepat. Tetapi, sebagai lembaga negara yang fungsinya mengawasi kinerja pemerintah, pembahasan soal kasus Harun Masikhu juga istimewa untuk di masukan dalam rancangan RDP nanti, ini penting. Pokok, Djoko Tjandra dan Harun Masikhu ini, adalah dua orang yang terkena kasus korupsi dan posisinya saat ini kabur dari Indonesia, ” Kata Deni Iskandar, Rabu (29/07).

Sampai zaman ini, menurut Deni, aparat penegak hukum dari mulai Kepolisian, Lembaga Intelejen Negara (BIN) dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), belum mampu mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra serta Harun Masikhu. Namun demikian, Dia menjelaskan, hal tersebut seharusnya tidak membuat DPR sebagai legislatif harus diam dan tidak mengawasi kemampuan pemerintah, yang itu menjadi pacar kerjanya.

“Pada prinsipnya bahwa, DPR ini punya wewenang untuk mengawasi kinerja pemerintah yang menjadi mitranya. Makanya kami mengajukan agar dalam RDP nanti, DPR tidak hanya membahas kasus Djoko Tjandra. Kasus Harun Masikhu serupa penting untuk dibahas. Bila kasus Harun Masikhu tidak dibahas pada RDP nanti, berarti jelas kalau, DPR terutama Komisi III melindungi Harun Masikhu, dan kami tidak akan tinggal diam. Kami bakal laporkan pimpinan dan anggota Upah III ke MKD, ” tegas Deni Iskandar.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat penyelarasan dengan Pimpinan Komisi III DPR untuk mencari solusi terkait kelakuan pengawasan yang akan dilakukan lembaganya tentang kasus buronan Djoko Tjandra.

“Sebentar lagi Arahan DPR akan mengadakan rapat penyerasian dengan Pimpinan Komisi III DPR untuk mencari jalan keluar. Karena kalau melihat masalah Djoko Tjandra, kita bukan bicara penegakan lembaga saja, tetapi ini terdampak dalam kepercayaan investor terhadap penegakan adat di Indonesia, ” kata Dasco.