Data
Lekas Lacak dan Kejar Aset Hasil Tindak Pidana di Swiss

Lekas Lacak dan Kejar Aset Hasil Tindak Pidana di Swiss

Jakarta, Akuratnews. com porakporanda Pemerintah memulai jalan pengumpulan data dan pelacakan substansi hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum serta HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sudah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Kurun Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi UU dalam wasit paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7).

“Langkah selanjutnya tentu kami akan membuat tim dan duduk bersama-sama secara Bareskrim, Kejaksaan, KPK, serta Departemen Luar Negeri untuk melakukan asset tracing (pelacakan aset, red. ), ” kata Yasonna usai sidang paripurna.

“Kita pula nantinya akan bekerja sama dengan pihak Swiss untuk membuka dan meminta data-data yang ada. Dengan dasar hukum ini, kita telah melakukan hal tersebut, ” imbuhnya.

Yasonna juga mengisbatkan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss sebelum UU tentang Perjanjian Bantuan Hukum Imbang Balik dalam Masalah Hukum Imbang Balik dalam Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss sah tetap bisa dilacak dan disita oleh negara.

“Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa pasti kita lacak, ” tutur Yasonna.

Yasonna juga mengirimkan bahwa pemerintah terus mencoba menyusun perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) serupa dengan negara-negara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional.

“UU kali ini kan istimewa antara Swiss dengan Indonesia. Sebelumnya, kita juga sudah mengikat perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik secara Rusia, Iran, dan sejumlah negeri lain, ” ucap Yasonna.

“Kita akan teruskan situasi ini. Misalnya dengan Serbia, walaupun belum ada perjanjian ekstradisi dan MLA, tetapi Serbia sudah mengajukan draft dan akan kita telaah tahun depan setelah pandemi Covid-19 ini berakhir, ” imbuhnya lagi.

Adapun UU dengan mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari cara panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dirintis pada 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersemuka Presiden Konfederasi Swiss Micheline Calmy-Rey di Istana Negara, Jakarta.

Ketika itu, Calmy-Rey mengesahkan dengan ide pemerintah Indonesia & Swiss yang bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara itu.

Pembicaraan kembali dikerjakan pada 2010 saat Presiden Konfederasi Swiss Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia, namun lantas redup akibat berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss.

Diskusi kembali hidup di era tadbir Presiden Joko Widodo dan perundingan pertama pun digelar pada 28-30 April 2015 di Bali.

Delegasi Indonesia kala tersebut diketuai Direktur Hukum Internasional serta Otoritas Pusat yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Besar tahun berikutnya, tepatnya pada 30-31 Agustus 2017, digelar perundingan kedua di Bern, Swiss.

Barulah pada 4 Februari 2019 Menkumham Yasonna Laoly dan Gajah Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter mengesahkan perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss.

Saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Indonesia dan Swiss pada Konvensi Paripurna DPR, Yasonna menyebut pengesahan RUU itu menjadi UU mau meningkatkan efektivitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional meliputi tindak pidana korupsi, pembilasan uang, dan tindak pidana fiskal.

“Perjanjian ini selalu memuat fitur-fitur penting yang serasi dengan tren kebutuhan penegakan asas sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana dengan dihadapi kedua negara, ” katanya.

“Penyelesaian kasus aksi pidana transnasional ini tidak gampang. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja pas bilaterlal dan multilateral, khususnya dalam bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan vonis pengadilan, ” ujar Yasonna.

Semoga setelah disahkan maka UU, upaya pengejaran aset buatan tindak pidana yang disimpan pada Swiss ini nyata adanya.