Data
Menakar Masa Depan Papua Demi Kedaulatan NKRI

Menakar Masa Depan Papua Demi Kedaulatan NKRI

Jakarta, Akuratnews. com – Sebanyak masalah masih menjadi topik tutur bagi sejumlah kalangan, terkait zaman depan Papua. Terutama sejak diberlalukannya Otonomi Khusus (Otsus), yang diperuntukkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam video interaktif Zoom Meeting, bertema ”Menakar Kala Depan Papua” Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI 2019 Reno Mayor mengatakan, dirinya mengapresiasi kecendekiaan Otsus Papua. Namun, kenapa umum Papua masih hidup tidak sejahtera di atas kekayaan alamnya?

“Saya pikir penerapan masih kurang tepat sasaran, sehingga sebagian masyarakat dimanja dengan Dana Otsus sebagian lagi tidak atau belum tersentuh. Sedangkan, mentalitas berjuang, kesadaran untuk bersaing, dan kualitas SDM belum merata, ” ujarnya di dalam dialog, (14/6).

Bertambah jauh, dia mengatakan Pemerintah harus ajarkan kepercayaan diri dan kesiapan bersaing bagi masyarakat Papua. Sebab hal tersebut tidak diajarkan dalam bangku sekolah, maka sebaiknya ajarkan melalui sekolah di Papua. “Berikan akses pendidikan yang sesuai untuk situasi wilayah kami. Lalu, kerjakan pemerataan dan tepatkan sasaran di penyerapan Dana Otsus, ” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Indonesia Dr. Chusnul Mariyah mengatakan, Eksploitasi SDA misalnya, Indonesia punya UU dimana di dalam pengelolaannya, sepuluh persen milik daerah. Sayangnya, selalu diperjualbelikan. “Tolong kunci pasal tersebut agar 10% tidak diperjualbelikan, dan tunainya didapatkan sebab dividen. Dalam memperkuat daerah Papua, pendekatan legal memang mudah tetapi tidak kontekstual, ” jelasnya.

“Saat ini Papua dibelenggu 3 oligarki: politik, ekonomi, sosial. Jangan jadikan Papua sebagai ladang project oriented oleh oknum politik. Truth and reconciliation harus dikerjakan, dan ikhtiar melalui interfaith dialogue. Perbedaan pendang tentu boleh, namun jika ada _self determination_ yang merusak kedaulatan tentu juga tersedia aturan hukumnya, ‘ tambahnya.

Memberi gambaran tentang jalan pandang Tokoh Pemuda Papua Boy Markus Dawir mengatakan, cara penglihatan para pemuda Papua saat tersebut terbagi menjadi 2, yakni teman-teman yang mendukung NKRI dan yang bersebarangan dengan NKRI. Rata-rata, teman-teman berseberangan ini merasakan tidak hadirnya negara dalam masyarakat Papua, pertama minimnya kesempatan pemuda Papua menjadi ASN, TNI, atau POLRI & bagian lainnya sehingga bergabung dengan kelompok separatis.

“Tergantung keseriusan negara apakah mau menginventarisasi permasalahan besar hingga permasalahan kecil, seperti kasus HAM yang tak kunjung selesai hingga kini. Peristiwa seperti ini bisa menjadi peledak waktu. Lakukan cara yang bagus, bermartabat, toh kami sudah sampaikan rekomendasi kepada negara dan hendaknya ditindaklanjuti sesuai aturan hukum, ” ungkapnya.

Menanggapi buah Duta Besar RI Prof. Dr. Imron Cotan (Duta Besar RI) menyampaikan, di era padat teknologi dan media kini, semua berusaha memonopoli kebenaran. Dari perspektif patokan dan sejarah, harus kita akui bahwa ada kesalahpahaman isu Papua di Indonesia. Pertama, Papua dianggap sebagai entitas politik tersendiri, kalau Indonesia mengintegrasi Papua.

“Mengenai tuduhan rasisme, diskriminasi, seolah-olah yang disuarakan kelompok separatisme, hal tersebut adalah salah tuduh. Tak sepenuhnya terjadi. Ya, memang tersedia beberapa oknum, namun mayoritas merasakan good under NKRI. Asumsi-asumsi separatisme itu hanyalah dibangun oleh ilusi. Saat ini pun, sejak adanya UU 21/2001 Otsus (Otonomi Khusus) Papua, seluruh jabatan publik di provinsi Papua telah diduduki oleh OAP (Orang Asli Papua). Mari kita duduk bersama membicarakan permasalahan Papua tanpa membahas status politik Papua, ” paparnya.

Sementara itu Senior Pamong Papua Michael Manufandu mengatakan, sejak tahun 2012-2013 Presiden SBY telah siapkan 1000 anak untuk belajar dalam universitas agar lebih konstuktif, _to be the leader of tomorrow. _ Otsus telah membangun wilayah-wilayah yang terisolasi karena keadaan geografis, sehingga terjadi interaksi penduduk, atau pembauran serta menghadirkan pemerintah disana.

“Pemerintah juga sudah melimpahkan wewenang, menyerahkan anggaran untuk memampukan rakyat, sehingga Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya. Infrastruktur sekarang juga sudah jauh lebih baik sejak pembangunan oleh Abu Jokowi, ” imbuhnya.

Menanggapi perbincangan yang cukup memikat tersebut, Deputi Kominfo BIN Dr. Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, masa ini, Indonesia sedang melakukan percepatan-percepatan segala bidang, sekolah, fasilitas, energi, air bersih, kebutuhan pabrik, pinggiran Papua, yang secara prinsip memacu penyetaraan Papua dengan provinsi yang lain. Terlebih saat ini jelang PON Papua, negeri ini juga membikin fasilitas olahraga dengan standar negeri. Dikerjakan secara holistik demi melahirkan keadilan sosial.

“Kita lihat kreatifitas di Papua, sudah diberdayakan sebagai kawasan ekonomi istimewa yang terkenal di dunia, kita dorong agar tumbuh cepat, termasuk penguatan distrik-distrik. Pendekatan ekologis, SDM digenjot habis, sebagaimana Reno Utama penerima Bidik Misi sejak SMA, ” paparnya.

“Evaluasi Otsus terus dilakukan dengan melibatkan OAP. Jika ada yang merasakan masih belum tersentuh, mohon dimaklumi karena begitu luasnya wilayah Papua, ” pungkasnya.

Jadi informasi dialog interaktif fengan wahana Zoom Meeting, selain melibatkan para-para pembicara turut diikuti peserta webinar mencapai 100 pengguna, dari berbagai latar belakang.