Data
Menodong Keadilan Hak Atas Tanah, Awak Pulo Gebang Datangi MA

Menodong Keadilan Hak Atas Tanah, Awak Pulo Gebang Datangi MA

Jakarta, Akuratnews. com — Warga Pulo Gebang Jakarta Timur didukung oleh pola masyarakat (ormas) Laskar Merah Putih beramai ramai datangi Gedung Majelis hukum Agung untuk melakukan demo menuntut hak atas tanah yang mereka duduki akan dieksekusi melalui surat Pengadilan Negeri Jakarta Timur Bagian W10. US/8250/HK. 02/20/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 Perihal himbauan Pengamalan Eksekusi secara Sukarela.

Warga menilai, banyak kejanggalan untuk surat keputusan eksekusi tersebut, dan sangat menyayangkan hal tersebut dapat terjadi. Chairani, salah seorang warga yang rumah nya menjadi korban atas keputusan tersebut menyebutkan

“Kami sangat sedih kenapa hukum seperti tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sangat jelas awak menempati lahan yang sah, dan ada bukti yang membuktikan kalau pihak yang menggugat kepemilikan awak banyak kejanggalan, dan sudah ana sampaikan kepada pak hakim, tetapi tidak ada yang didengar”, perkataan Chairani di Jakarta, Senin (09/11/20)

Kejanggalan yang memutar dirasakan warga adalah obyek tanah yang akan dieksekusi tidak terang letak dan batas-batasnya. Letak obyek tanah terperkara/obyek sita eksekusi sebagaimana diuraikan dalam Amar Putusan Mahkamah Negeri Jakarta Timur, lokasi desa, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Pemohon Sita Eksekusi berada dalam RT. 007/006 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Namun letak obyek tanah yang hendak disekusi sesuai Surat Penetapan Tuntutan Eksekusi ( Eksecutorial Beslag ) Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut berada di RT. 020/dahulu RT. 08/RW. 06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur; – yang artinya letak Obyek Tanah tidak sesuai dengan sebutan Amar Putusan.

Dalam kesempatan yang sama Adek Erfil Manurung, Ketua Umum Laskar Abang Putih juga turut menyampaikan penjelasannya.

“Kami sebagai Ormas yang konsisten berada Bersama rakyat, menduga ada mafia peradilan yang bermain di belakang ini seluruh. Oleh karena itu kami menjunjung sepenuhnya warga untuk menuntut sah mereka atas nama kebenaran”.

Adek menjelaskan, saat ini warga mengajukan Gugatan Perlawanan ( Derden Verzet ) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, tanpa menunggui Putusan berkekuatan hukum tetap untuk gugatan perlawanan sita Eksekusi ( Derden Verzet ) tersebut, kemudian oknum Panitera Mahkamah Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Tulisan Nomor W10. US/8250/HK. 02/20/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 Perihal himbauan Pelaksanaan Eksekusi secara Sukarela . “Hal ini seolah-olah di buru-buru, padahal proses pemeriksaan masih berlangsung” tambah Adek.

Warga juga telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barisan Merah Putih sebagai kuasa hukum dalam hal pendampingan penyelesaian perkara ini. Syarifudin, SH, salah mulia tim dari kuasa hukum LBH menyampaikan,

“Seharusnya Pemimpin Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggunakan Surat Penetapan yang menyatakan Putusan dimaksud tidak dapat dilaksanakan/ Non Eksekutable .   Peristiwa ini sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan,   Jo Surat Edaran Mahkamah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tarikh 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Suruhan bagi Pengadilan bagian b Ringkasan Hukum Kamar Perdata dan Pedata Umum butir 4, yang pada pokoknya menjelaskan”, jelasnya.

Lebih lanjut Syarifudin menambahkan keterangannya,   “Ketua Pengadilan Negeri semasa terdapat hal-hal yang bersifat kasuistik dan eksepsionil untuk tidak dilaksanakn jika memenuhi 6(enam) syarat” yaitu: (1) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi; – (2) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Barang yang disebutkan di pada amar putusan; (3) Harta substansi tereksekusi tidak ada; – (4) Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga; – (5) Desa yang hendak dieksekusi tidak sahih batasnya; -(6) Obyek Tanah dengan akan dieksekusi berada di tangan Pembeli yang beretikad baik yaitu Jual Beli dilakukan di depan PPAT”; –

Tetapi ketentuan tersebut diabaikan sehingga sopan diduga ada intervensi oleh oknum-oknum Mafia Peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Praktek Suap dan Gratifikasi.

Kedatangan warga bersama Laskar Merah Putih bertujuan untuk Mendesak Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Pengawasan kepada pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi, sekali lalu juga mendesak Ketua Badan Pengelola Mahkamah Agung Republik Indonesia buat segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah mengeluarkan Surat Mengenai himbauan Pelaksanaan Eksekusi secara Sukarela, karena terindikasi memiliki kepentingan awak.

Terdapat kurang bertambah dua ratus orang warga serta anggota Laskar Merah Putih dengan berkumpul dihalaman Gedung Mahkamah Terkenal, Jakarta Timur. Mereka mewakili 33 Kartu keluarga yang terdampak atas rencana eksekusi lahan yang sebagian besar merupakan rumah tinggal warga tersebut