Data
Negeriku Merana karena UU Cilaka

Negeriku Merana karena UU Cilaka

Akuratnews. com – Assalammualaikum gengs , long time no see nih. Ehm , walaupun kita udah lama enggak jumpa sapa maupun sharing–sharing , kemarin sempat ada yang menghebohkan lho bahkan bisa viral sampe ke media internasional termasuk Korea Daksina.

Lho kok bisa yaaa sampe viral ke media internasional? Tentu saja bisa, karena sebagian hal yang membesar-besarkan ini juga beredar di jagat dunia media sosial, yup! Twitter. Di Twitter sempat viral lho tagar #tolakomnibuslaw, #JegalSampaiGagal, #MosiTidakPercaya, #tolakruuciptakerja bahkan tagar #GagalkanOmnibusLaw.

Bila kita tengok sejenak, tagar yang banyak ini ditunjukkan kapada undang-undang (UU) yang baru selalu disahkan dan masih terbilang masih ‘hangat’. Undang-undang tersebut disahkan di 5 Oktober 2020 lalu oleh ketua DPR, Puan Maharani.

Si ibu satu itu baru saja mengetuk palu bukti pengesahan UU Ciptaker, lebih dikenal dengan istilah UU Cilaka. Lho kok dibilang UU Cilaka? Bukannya semua UU yang dibuat oleh para wakil rakyat ini diperuntukkan untuk menyejahterakan rakyatnya? Kan itu berprinsip kedaulatan di tangan rakyat, jadinya dari rakyat untuk kaum dan oleh rakyat.

Mungkin banyak dari kita maupun segelintir masyarakat yang berpikir seperti itu dan itu salah satunya kamu. Iyaa! Kamu yang sedang baca tulisan aku ehe .   Wajar masa banyak masyarakat memiliki asumsi maupun opini seperti itu karena mereka berpikir, yaa kalian para wakil rakyat, kalian kami pilih zaman pilkada dan sudah seharusnya kalian mewakilkan suara aspirasi kami di bangku pemerintahan.

Tetapi realita dari angan ini adalah ekspektasi yang banyak mengecewakan. Bagaimana tidak, salah satu angan sebagian masyarakat bahkan seluruh masyarakat mendapatlan pekerjaan yang layak agar mampu memenuhi kebutuhan kita sehari hari. Bahkan dikatakan dapat membalas tabiat jasa kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita had kita bisa mengenyam bangku perkuliahan hingga mendapatkan gelar sarjana.

Sayangnya, UU yang telah disahkan ini malah membuat heboh ricuh bahkan sampai bersifat anarkis. Hal ini, didukung oleh bahan di lapangan banyak sekali karakter yang menolak UU Ciptaker tersebut. Mungkin namanya saja UU Ciptaker, padahal isinya malah lebih berpihak kepada majikan/perusahaan ketimbang para buruh/pekerjanya.

Lalu nih gengs , bagaimana cara kita mengetahui bahwa UU itu lebih pro kepada pengusaha dan bahkan kepada TKA? Nih hamba paparkan beberapa sorotan terkait UU Ciptaker/Cilaka ini:

  Pertama , penghapusan upah minimum. Salah utama poin yang banyak ditolak oleh serikat buruh adalah penghapusan risiko minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan ini dinilai membuat imbalan pekerja lebih rendah, padahal pada UU ketenagakerjaan nomor 13 tarikh 2003 disebutkan tidak boleh tersedia pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.

  Ke-2 , jam lembur lebih lama. Dalam draf omnibus law bab IV tentang ketenagakerjaan pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya mampu dilakukan paling banyak empat tanda dalam sehari dan 18 tanda seminggu. Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU nomor 13 tahun 2003, dengan menyebutkan kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.

  Ketiga , Kontrak sebaya hidup dan rentan PHK. Dalam RUU Ciptaker salah satu pokok pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saaat pekerjaan selesai. Sementara, pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk menyerahkan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Dengan adanya patokan ini, RUU Ciptaker dinilai mudarat pekerja karena ketimpangan dan persahabatan kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Sebab, jangka waktu kontrak akan berkecukupan di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi dan bahkan pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

  Keempat, Pemotongan zaman istirahat. Pada pasal 79 bagian 2 poin b dikatakan masa istirahat mingguan adalah satu keadaan untuk enam hari kerja pada satu minggu. Selain itu di dalam ayat 5, RUU ini serupa menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau konvensi kerja bersama. Hal tersebut jauh berbeda dari UU ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail soal terlanjur atau istirahat panjang bagi praktisi yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang cocok.

  Kelima, mempermudah perekrutan TKA. Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah mulia pasal yang paling ditentang konsorsium pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen pasal 42 UU Ketenagakerjaan tarikh 2003 yang mewajibkan TKA mendapatkan izin tertulis dari menteri ataupun pejabat yang ditunjuk.

Namun jika mengacu pada Perpres Nomor 20 tahun 2018, diatur bahwa TKA harus mengantongi kaum perizinan seperti Rencana Penggunaan Gaya Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan dengan menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja.

Dari kelima poin itu, biasa saja bila para buruh, mahasiswa, kpopers, masyarakat dan juga yang lainnya melakukan aksi demo dengan besar-besaran. Namun adakah solusi solutifnya? Efektif pake banget untuk menyalahi juga menangani persoalan ini?

Tentu saja ada, jawabannya adalah Islam! Ehh ehh tunggu deh, kok Islam sih? Bukannya Islam hanya agama ritual semata? Bukannya Islam hanya memerintahkan kita buat shalat, puasa, zakat, dan kabur haji? Bukannya Islam hanya mengatur saat kita mengadakan pernikahan, aqiqah maupun saat berkurban? Bukannya Agama islam hanya ada pada saat kita lagi di masjid saja???

Okay, fix kamu mainnya invalid jauh. Valid no debat! Ternyata dalam Islam ada lho penyelesaian solutif, jitu dan pastinya tokcer pake betul.

Syariat Islam menyampaikan perlindungan kepada kaum buruh dengan mengingatkan para majikan atau perusahaan sejumlah hal:

  Pertama , perusahaan harus menjelaskan kepada bahan pekerja jenis pekerjaan, waktu ataupun durasi pekerjaan serta besaran upahnya. Mempekerjakan pekerja tanpa kejelasan seluruh itu merupakan kefasadan.

  Ke-2 , upah buruh tidak diukur dari standar hidup minimum pada suatu daerah. Cara inilah dengan dipakai sistem kapitalisme di segenap dunia, dibuatlah standar upah minimum daerah, kota, kabupaten atau provinsi. Akibatnya, kaum buruh hidup di dalam keadaan minim atau pas-pasan.

  Ketiga , perusahaan wajib menyerahkan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, jalan terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya. Majikan atau perusahaan haram menekan hak buruh, mengubah kontrak dengan sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah. Semua ini termasuk kezaliman.

Dan ternyata nih gengs, negara wajib lho turun tangan menyelesaikan perselisihan buruh dengan tuan atau perusahaan. Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu bagian. Akan tetapi, negara harus menimbang dan menyelesaikan permasalahan kedua pihak secara adil sesuai dengan hukum Islam

Sayang bermacam-macam sayang, negara yang dimaksud bukanlah negara yang saat ini tersedia di tengah-tengah kita maupun potongan dunia lainnya. Negara yang kita maksud adalah negara yang menerapkan semua hukum Islam dan mengemban ideologi Islam ke seluruh negeri, yakni KHILAFAH.

Khilafah merupakan negara yang bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya. Khilafah dengan menerapkan syariat Islam wajib menjamin kebutuhan hidup rakyat, memberikan lapangan pekerjaan, menjamin kebutuhan hidupnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengelola keamanan mereka.

Khilafah juga akan menertibkan para pengusaha yang berlaku zalim kepada para pekerja mereka. Bagi khilafah, ketenteraman rakyat di atas kepentingan para-para pengusaha.