Data
Netty: Pemerintah Jangan Ugal-Ugalan Membuat Kecendekiaan!

Netty: Pemerintah Jangan Ugal-Ugalan Membuat Kecendekiaan!

Jakarta, Akuratnews. com – Dewan Cabang Rakyat (DPR) menggelar Rapat Lengkap ke-15 atau rapat terakhir dalam Masa Persidangan III 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020) petang.

Kerap paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri sebab Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Sebagian besar anggota DPR mengikuti rapur secara daring.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah pada penanganan pandemi Covid-19 selama kuartal I 2020. “Saya prihatin dan sedih mengikuti rapat-rapat selama masa sidang kemarin. Sudahlah kesempatan berbahasa terbatas karena rapat daring, mitra kerja dari pemerintah juga invalid sigap dan antisipatif dalam mewujudkan program. Saya melihat kepanikan pada sana sini, “tambahnya.

Oleh karena itu, dalam kwartal ke depan, ia berharap pemerintah lebih serius dan tidak serampangan dalam menerapkan kebijakan di tengah pandemi Covid-19. “Jangan ada lagi kebijakan yang ugal-ugalan. Pemerintah harus benar-benar serius dalam membuat kebijaksanaan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di tengah serangan pandemi Covid-19, ” terang Netty dalam keterangan tertulis, Selasa (12/05/2020).

Menurut legislator dari Fraksi PKS ini, kebijakan negeri selama ini tidak konsisten serta selalu membuat gaduh masyarakat. Dia mencontohkan wacana pemerintah yang ingin melonggarkan PSBB.

“Banyak kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti yang ingin melonggarkan PSBB, membuka akses transportasi antar tanah air dan membolehkan warga di kolong 45 tahun bekerja. Padahal curva pandemi Covid-19 masih terus meningkat yang menandakan kita belum damai untuk melonggarkan PSBB, ” katanya.

Selain itu kebijakan aneh lainnya yang menjadi menghiraukan Netty adalah masalah Program Kartu Prakerja. Ia menilai program itu adalah program yang tidak betul ke sebagian pihak serta sia-sia.

“Kartu prakerja tersebut program aneh dan tidak miring ke masyarakat kecil yang tak bisa mengakses internet, padahal itu semua menggunakan uang rakyat. Dampaknya pun tidak jelas buat menaikkan income masyarakat yang terdampak Covid-19. Coba tanya ke lulusan pra kerja, bisa langsung kerja-kah itu sekarang? Ini program buang-buang perkiraan di tengah negara kesulitan uang untuk menyelamatkan rakyat, ” cakap Netty.

Pemerintah pada hal ini presiden, juga kudu membuat skema bansos yang terkordinir dengan rapi. Netty meminta kepala turun mengorkestrasikan skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah direncanakan.

“Presiden harus turun mengorkestrasikan progran JPS agar tumpuan dapat disalurkan dengan rapi serta merata. Jangan malah menimbulkan pertikaian di masyarakat karena data dengan tidak valid dan jumlah sandaran yang tidak mencukupi kebutuhan, ” terangnya.

Sebagai penghabisan Netty mengatakan bahwa di masa reses yang panjang ini (13 Mei -14 Juni 2020), dia dan seluruh anggota DPR RI akan turun ke daerah penetapan masing-masing. “Rakyat pasti bertanya di kami sebagai wakilnya tentang berselirat persoalan bansos, BPJS, Kartu Pra Kerja, pelonggaran PSBB, pelarangan mudik dan lainnya. Rakyat butuh penjelasan. Bismillah. Semoga saya dapat menyerahkan jawaban yang menenangkan rakyat, hendaknya saya dapat membantu meringankan barang bawaan hidup mereka semampu saya, ” katanya.