Pakar Hukum Unair Pertanyakan Keprofesionalan Penyidik Polrestabes Surabaya

Surabaya, Akuratnews. com porakporanda Ketidak jelasnya proses dasar penyekapan terhadap Atik Surani yang dilakukan oleh Cermin Permana, yang terhenti di meja penyidik Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, ditanggapi Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, I Wayan Titip Sulaksana.

Zaman dihubungi melalui ponselnya, I Wayan Titip Sulaksana mengutarakan, bahwa oknum Penyidik dengan menangani kasus tersebut, jauh dari kata profesional.

“Jauh, jauh sekali. Bahkan bisa dikatakan betul tidak profesional. Oknum kaya ini yang memperburuk cermin Polri dan penegak adat, ” kata Wayan Titip geram, Kamis (15/4/2021).

Pria asal Bali ini beranggapan, kelemahan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), tidak mengatur tenggat waktu proses Penyelidikan, Penyidikan, Pemberkasan pada tingkat Penyidik Kepolisian dan Pra Penuntutan pada tingkat Kejaksaan.

“Karena tidak adanya tenggat waktu itu, sehingga “celah ini” dimanfaatkan sebab oknum penyidik kepolisian. ” tambahnya.

Spesialis hukum Pidana Unair tersebut meminta supaya korban atau pelapor bisa berkirim surat kepada Kapolri atas “kinerja” penyidik dengan melampirkan menjepret copy Surat Tanda Petunjuk Laporan Kepolisian.

“Dalam laporan secara terekam itu, pelapor bisa mengadukan kinerja Penyidik dengan tembusan kepada
Irwasum Mabes Polri, Bidkum Mabes Polri, Bid Propam Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri, Wassidik Mabes Polri, Kompolnas, Kapolda Jatim, Irwasda Polda Jatim, Bid Propam Polda Jatim dan Kapolrestabes Surabaya. Biar diberikan “pembinaan” oleh Kapolri atas kinerja bawahannya, ” tambahnya.

Selain itu, Wayan Titip selalu mempertanyakan keberanian Kuasa kaidah terlapor, dengan tidak adanya kejelasan proses hukum tersebut, sehingga tidak melakukan Pengaduam Masyarakat (Dumas) kepada Kapolri.

“Kita serupa perlu pertanyakan, apakah pengaruh hukumnya mempunyai keberanian dengan berkirim surat kepada Kapolri untuk memperjuangkan oroses adat kliennya. Jangan jangan tak punya keberanian karena ada kepentingan, ” paparnya.

Menurutnya, seorang Percaturan yang telah melakukan (Tanda tangan) perjanjian pendampingan kaidah, sudah mempunyai ikatan dengan mengesampingkan kepentingan lainnya.

“Kalau berani & tidak mempunyai kepentingan karakter, segera lakukan. Perjuangkan sah dannkeadilan kliennya, jangan hanya mengeluh tanpa melakukan kegiatan nyata, ” papar Wayan lebih lanjut.

Wayan juga menegaskan, sedang banyak anggota Polri yang berada diluar pulau Jawa mempunyain kinerja sangat baik. ” Itu penyidiknya harus diganti dan ditugaskan pada Kepulauan terluar, agar memafhumi Profesinalisme dan tanggung tanggungan, seperti yang dialami rekannya yang disana. Kalau dibiarkan selamanya mereka akan lestari begitu saja dan akan mencoreng citra Polri. ” pungkasnya.