Pengacara Arwan Kotty Minta Bawas MA Hingga KPK Awasi Sidang di PN Jaksel

Jakarta, Akuratnews. com – Sidang perkara pengusaha Arwan Koty yang dilaporkan balik oleh PT Indotruck Utama terkait laporan tiruan kembali digelar di Pengadian Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu 17 Maret 2021.

Agenda konvensi masih mendengarkan keterangan bukti, dimana Jaksa Penuntut Ijmal (JPU), Sigit, S. H., menghadirkan Tommy Tuasihan sebagai Direktur PT Bahtera Lin Globalindo.

Saksi Tommy Tuasihan adalah penyedia kapal yang mengangkut Excavator dari Jakarta ke Nabire untuk Arwan Kotty yang dibeli dari PT Indotruck Utama.

Wandi SH, penasihat hukum Arwan Koty mengungkapkan, Tommy tidak dapat menunjukkan dokumen dengan dapat meyakinkan majelis hakim, dan tidak menguatkan dakwaan JPU.

Saksi, menurut Wandi, juga tidak dapat menunjukan dokumen pelayaran diantaranya, Manifes pelayaran maupun Bill Of Loading .

“Dalam kesaksiannya, Direktur PT Bahtera Lintas Globalindo tersebut juga tidak dapat membuktikan adanya tanda serah dapat Excavator dari Arwan Koty. Seharusnya, dokumen tersebut menjelma syarat wajib yang harus dimiliki pelaku usaha pertolongan angkutan pelayaran, ” ujarnya, usai persidangan.

Tommy Tuasihan memberi masukan bahwa dirinya telah menyampaikan seluruh barang milik Arwan Koty ke Nabire. Peristiwa itu dapat dipastikan, pokok dirinya selalu memonitor & berkoordinasi  saat proses pengiriman mulai dari Pelabuhan Semenanjung Priok sampai Pelabuhan Nabire.

Keterangan bukti Tommy Tuasihan tersebut diduga Arwan Kotty diduga tidak sesuai fakta,

Arwan Kotty membantah dengan mengatakan bahwa sampai zaman ini dirinya belum menyambut Excavator yang telah dibeli dari PT Indotruck Uatama dan telah dibayar dasar.

Disinyalir menganjurkan keterangan palsu, penasihat adat Arwan Koty meminta pada majelis hakim agar bukti Tommy dihadirkan kembali buat membuktikan kesaksiannya yang dibantu dengan dokumen pengiriman Excavator dari Tanjung Priok ke Nabire.

Menanggapi usulan penasihat hukum Arwan Koty, Majelis hakim justru bertanya kepada JPU, namun perkara majelis hakim tidak ditanggapi oleh Sigit.

Mellihat hal tersebut, Wandi menyebut majelis hakim tak profesional dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

“Dalam memeriksa & mengadili suatu perkara cantik hakim harus objektif, tidak boleh mengarahkan saksi sesuai keinginannya, ”ucapnya.

“Dalam perkara ini konsumen kami adalah korban akan pembelian Excavator dari PT. Indotruck Utama. Tapi kenapa malah klien kami dengan dijadikan tersangka, Bahkan dijadikan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan tanduk yang seolah dipaksakan, ” sambungnya.

Wandi pun mengungkapkan keheranannya tempat ditetapkannya Arwan Kotty menjelma tersangka oleh Bareskrim hingga menjadi terdakwa dan disidangkan sehingga menduga alat bahan dan keterangan saksi dibanding pelapor yang dihadirkan dipersidangan adalah hasil rekayasa.

Dia berharap kepada majelis hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa & mengadili perkara pidana terkaan kriminalisasi terhadap Arwan Koty dapat mempertimbangkan putusan urusan perdata wanprestasi yang telah dimenangkan kliennya.

Menindaklanjuti dugaan kriminalisasi terhadap kliennya, Wandi akan menghasilkan pengaduan ke Badan kepala Mahkamah Agung RI (Bawas MA) Badan pengawas Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar turut mengawasi jalannya persidangan.