Data
Pengacara Penggugat Nilai Hakim Tak Adil dalam Perkara Indotruck

Pengacara Penggugat Nilai Hakim Tak Adil dalam Perkara Indotruck

Jakarta, Akuratnews. com – Sidang pembacaan putusan atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. Indotruck Utama sebagai tergugat I dan Tommy Tuasihan jadi tergugat II yang digelar di dalam Kamis, 12 November 2020 menuai tanda tanya dari pihak Arwan Koty sebagai penggugat I dan Alfin penggugat II.

Menurut kuasa hukum penggugat, Diving Safni, SH, dalam putusan urusan No. 144 / Pdt. G /2020, Majelis Hakim diduga Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti Serta bukti Saksi-saksi Selama Persidangan.

“Pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), memberikan putusan yang diduga tak berkeadilan dianggap salah dan invalid dalam menyimpulkan bahwasanya Surat Pengakuan Hutang (SPH ) dan penyerahan bertahap oleh Penggugat yang disebutkan Penggugat II telah setuju. Tetapi terbukti tidak dimasukkan kedalam SPH Yang telah disepakati oleh ke-2 belah pihak, ” ungkap Diving, melalui keterangan tertulis, Senin (16/11/2020).

Dalam persidangan, masih kata Diving, terbukti bahwa molek hakim telah salah dan alpa dengan menyatakan pinjaman penggugat I kepada tergugat II yang bersemangat pribadi karena adanya jaminan aset dari penggugat I dapat ditransfer langsung kepada tergugat I.

“Saksi ahli Prof. Dr Atja Sondjaya. SH. MH. mengilustrasikan bahwa tidak dibenarkan apabila si A meminjam uang kepada jiwa B untuk membayar si C namun menurut ahli tidak dibenarkan langsung dibayarkan atau ditransfer ke si C namun harus pada serahkan terlebih dahulu kepada Jiwa A, ” ujarnya.

“Menurut keterangan saksi ahli Atja Sondjaya, suatu perjanjian apabila tidak diatur didalam surat perjanjian hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Adat dan jika dikaitkan dengan tentang a quo ini. Tampak jelas, perkara ini merupakan Perbuatan Melayani Hukum, Karena Giro EB 211206 dan EB 211207 tidak dimasukkan kedalam SPH. Lalu Darimana bisa dikatakan Wanpreatasi? ” imbuhnya.

Pertimbangan majelis hakim, lanjutnya, juga telah salah dan lengah dengan mengatakan bahwasanya perkara tersebut harusnya adalah Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Perlu diketahui, dalam kesimpulannya majelis ketua menolak seluruh gugatan para tergugat dan menolak Eksepsi para tergugat, dan bukan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO).