Data
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, PKS: Pancasila Yes, Komunisme No

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, PKS: Pancasila Yes, Komunisme No

Jakarta, Akuratnews. com   – Menyambut Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengajak masyarakat untuk lebih menikmati hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

“Pancasila yang saat ini menjelma dasar negara Indonesia merupakan rumusan paling tepat yang telah dihasilkan para pendahulu bangsa. Sehingga sudah sepatutnya dilaksanakan secara murni serta konsekuen, ” tutur Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (30/9).

Mulyanto menyebutkan salah satu wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila adalah menolak ideologi komunisme, marxisme dan leninisme. Pancasila mengajarkan Ketuhanan yang Mahaesa, jadi sangat tidak cocok disandingkan secara ideologi-ideologi yang tidak mengakui Tuhan.

“Pancasila itu negasi dari komunisme, marxisme dan leninisme. Sehingga siapa saja yang meyakini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia harus berani menyatakan secara tegas Pancasila Yes, Komunisme No!, ” tegas Wakil Ketua FPKS DPR-RI.

Mulyanto memasukkan, Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran mendalam para pendiri kerabat (founding fathers), yang digali dibanding praktek nyata kehidupan leluhur keturunan Indonesia. Pemikiran itu selanjutnya dikristalisasi dalam rumusan-rumusan yang disepakati berhubungan. Karena itu sudah sepatutnya kalau Pancasila menjadi landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterima dengan tulus.

Mulyanto prihatin jika akhir-akhir ini marak munculnya kelompok neo komunis yang bangga menampilkan logo dan petunjuk PKI. Logo palu arit itu terpasang di kaos, souvenir maupun dinding rumah.

Mulyanto menilai aparat keamanan lamban menyikapi tuntutan rekonsiliasi anak-cucu PKI yang merasa orangtua-kakek-nenek mereka adalah korban. Bukan pelaku tindak kejahatan sungguh biasa. Bahkan sebaliknya, yang dituduh sebagai pelaku tindak kejahatan ialah para ulama dan tentara.

: Terkait soal ini Negeri harus bersikap bijak dan jelas. Karena kerangka hukumnya sudah nyata, baik dalam TAP MPRS No. 25/1966 maupun dalam UU KUHP, bahwa komunisme adalah ajaran dengan dilarang.

Ketimbang negeri berwacana bahwa faham komunis sudah tidak ada lagi di Nusantara atau PKI tidak akan lahir lagi di Indonesia, bahkan dalam dunia, masyarakat lebih butuh kegiatan konkret Pemerintah dengan menertibkan fonem dan logo PKI yang berputar.   Ketegasan seperti ini hendak menimbulkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, ” ujar Mulyanto.

“Tidak perlu juga kita mengedepankan Pancasila 1 juni 1945; trisila; ekasila; atau ketuhanan yang berkebudayaan. Justru yang harus kita sosialisasikan adalah Pancasila 18 Agustus 1945, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, ” imbuh Mulyanto.

Bung Karno sendiri, kata Mulyanto, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila secara sila kelima, “Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Namun oleh Panitia Sembilan dengan diketuai oleh beliau sendiri, yang menghimpun kaum kebangsaan dan para-para ulama, berhasil memantapkan rumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 menjadi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta dimana Sila Mula-mula berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban melayani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Bung Karno, sambil menangis meminta kepada peserta sidang BPUPKI, agar ikhlas menerima Pancasila 22 Juni 1945 hasil rumusan Tim Sembilan, yang merupakan kompromi kurun kaum nasionalis dengan kaum Agama islam nasionalis. Karena beliau sendiri sudah ikhlas melepas Pancasila 1 Juni 1945.   Ini kebesaran hayat Bung Karno.

“Tapi karena ada elemen bangsa yang keberatan dengan rumusan Pancasila Piagam Jakarta tersebut, khususnya Sila Pertama dan karena kebesaran hati para-para ulama, maka di sidang PPKI, 7 kata dalam Sila Perdana yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diubah. Barulah pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sama dengan terdapat dalam Pembukaan UUD tarikh 1945, seperti yang ada sekarang ini, ” jelas Mulyanto.

Karena itu, menurut Mulyanto, RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) segera dikeluarkan dari Prolegnas Preferensi tahun 2020 dan tidak menetapkan lagi dimasukkan dalam Prolegnas Preferensi tahun-tahun berikutnya.

“Kita tidak perlu lagi memboroskan energi untuk membahas RUU yang jelas-jelas sudah ditolak oleh sebagian besar elemen bangsa ini.

Bagi PKS, Pancasila sebagai kalimatun sawa’ (common platform) atau jadi philosofische grondslag sudah bersifat final.   Tidak perlu dibicarakan lagi.

Yang utama untuk kita adalah bagaimana mengamalkannya dengan murni dan konsekuen, agar kita segera secara bersama-sama dapat keluar dari pandemi Covid-19 dan menentang kehidupan baru berbangsa dan bernegara yang lebih baik, ” habis-habisan Mulyanto.