Perlu vaksinasi ideologi Indonesia, FKPPI dukung penetapan PPHN

Surabaya, Akuratnews. com – Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) menanggung Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) masuk dalam amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Wakil Kepala Pengurus Daerah (PD) XIII FKPPI Jatim Agus Ronald Mangunsong, penetapan PPHN betul diperlukan untuk memberi kepastian keberlangsungan visi dan urusan negara Indonesia kedepan serasi dengan UUD 1945.

“Saat ini momentum yang benar menetapkan PPHN dalam amandemen terbatas UUD 1945. Pokok PPHN yang bersifat filosofis bisa menjawab tantangan terhadap masalah yang timbul kelanjutan masuknya ideologi-ideologi baru, ” katanya kepada Akuratnews. com di Surabaya, Jumat (20/08/2021).

Ronald menyampaikan, adanya dampak sosial akibat masuknya ideologi baru dan bahkan pandemi COVID-19 saat tersebut harus menjadi refleksi semua pihak tentang bagaimana membenarkan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).

PPHN, lanjut Ronald, akan menjadi payung aliran dan konstitusional pemerintah di dalam penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pendirian Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM).

Karenanya, Ronald sepakat dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dengan menyebut bahwa PPHN adalah vaksinasi ideologi di Indonesia.

“Jadi setiap rencana strategis pemerintah akan diseuaikan secara PHN. Karena itu, kami mendukungan penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN ini, ” tandasnya.

Tengah itu, Sekretaris PD XIII FKPPI Jatim Tony Hartono menambahkan, bahwa PPHN benar penting bagi masa pendahuluan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya & bahasa.

“PPHN akan semakin memperkuat nilai-nilai moral & jatidiri bangsa. Sehingga daya ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa mau dapat dicegah dan ditangkal, ” pungkasnya.