Permasalahan Stunting, BKKBN Usulkan Bantuan Sembako DiKelola Aparat Tempat

Jakarta, Akuratnews. com – Permasalahan stunting dalam tanah air masih menjadi permasalahan tersendiri. Pentingnya pencegahan stunting tentu dinilai sangat penting, mengingat masalah stunting akan berpengaruh kepada periode depan sang pengidap hingga masa depan bangsa tersebut kelak.

Awak Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menganjurkan kepada DPR RI serta Kementerian Keuangan agar bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Agenda Keluarga Harapan (PKH) dikasih langsung kepada aparat dukuh.

Hal tersebut untuk mencegah kebosanan kelompok untuk mengkonsumsi sembako yang terkesan isinya cenderung tidak ada variasinya. Seperti diketahui, isi dari bantuan sasaran yang disebut formula 100 dan formula 75 itu salah satunya adalah biskuit.

“Saya simpulan bahwa kelebihan biskuit yang diberikan dalam bantuan sembako kemarin itu di antaranya kemasannya   cukup mampu bertahan lama kadar perut nutrisi, mineral, protein, tertib mikro maupun makronya, dan itu sudah terukur secara baik, ” kata Besar BKKBN, Hasto  Wardoyo, di acara webinar “Kecukupan Gizi Bagi Milenial Untuk Melahirkan Generasi Emas 2045”, Kamis (18/3).

Akan tetapi, kata Hasto, bantuan sembako memiliki kelemahan. Pertama ialah kebosanan terhadap makanan dengan ada di dalam sembako itu. “Masyarakat itu kalau dikasih biskuit terus menerus itu kan bosan.   Kesannya tersebut, biskuit itu adalah roti, ” tuturnya.

Selain itu, pembagian sembako dengan cara-cara lama tersebut seringkali terlambat sampai ke masyarakat. “Itu pengalaman hamba waktu menjadi Bupati di Kulon Progo. Jadi sesuai mendistribusikan barang, jalurnya lama sekali, ” ucapnya.

Karenanya, Hasto berencana mengusulkan konsep pendistribusian anyar untuk bantuan sembako pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) ini.

“Saya usulkan dan moga disetujui oleh DPR serta juga Kementerian Keuangan karena ini penting, agar bantuan sembako itu langsung disalurkan kepada aparat desa. Di desa itu kan tersedia PKK, bidan, kader bisa dari Aisyah dan organisasi-organisasi profesi yang lainnya dengan menjadi tim pendamping, ” kata Hasto.

Artinya, makanan bergizi mampu diolah langsung oleh ibu-ibu PKK di desa, & itu bisa bervariasi makananya, sehingga masyarakat tidak menjelma bosan mengkonsumsinya.

Sementara itu, Prof. Dr. dr. Damayanti R. Syarif, SpA. (K), Ketua Pokja Antropometri Kementerian Kesehatan serta Dokter Spesialis Anak Konsultan Nutrisi & Penyakit Metabolik RSCM mengutarakan untuk menyekat stunting diperlukan pemantauan kehormatan gizi yang benar, peraturan laksana rujukan berjenjang mematok intervensi gizi.

Kementerian Kesehatan telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 mengenai Penanggulangan Masalah Gizi di Anak Akibat Penyakit. Permenkes ini mengatur mengenai Bertabur Olahan untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK) yang diprioritaskan untuk anak dengan resiko tinggi gagal tumbuh seperi gizi kurang, gizi membatalkan, prematur, alergi, hingga keanehan metabolik lainnya untuk mencegah stunting.

PKMK adalah pangan olahan dengan diproses atau diformulasi secara khusus untuk manajemen medis yang dapat sekaligus jadi manajemen diet bagi budak dengan penyakit tertentu. Selain merupakan alternatif nutrisi sumber protein hewani yang penuh nutrisi dan dapat dikonsumsi dengan mudah oleh bani, intervensi melalui PKMK yang sudah teruji dapat meningkatkan pertumbuhan anak.

Prof. Damayanti mendorong negeri untuk segera melakukan pelaksanaan kebijakan dan tidak kudu terhambat oleh aturan teknis yang seharusnya bisa lekas dikeluarkan. Berdasarkan hasil studi intervensi gizi spesifik di pencegahan dan penanganan stunting di Desa Bayumundu, Kabupaten Pandeglang, termasuk edukasi ragam makan berbasis protein hewani dan penggunaan PKMK di dalam kondisi medis tertentu di bawah pengawasan dokter, yang telah berhasil menurunkan kelaziman stunting sebesar 8, 4 persen selama 6 bulan.

Kementerian Kesehatan tubuh dikabarkan akan melakukan proyek percontohan di beberapa sendi sakit daerah untuk membuktikan penerapanntatalaksana mangatasi stunting memakai PKMK.

Agus Pambagio, pengamat kebijakan umum, berharap koordinasi terus dilakukan dalam upaya percepatan pengerjaan stunting di Indonesia.

“Sudah banyak kecendekiaan dan upaya yang dikerjakan, namun untuk hasil dengan maksimal, perlu koordinasi dan terobosan secara menyeluruh berangkat upaya pencegahan hingga cara intervensi terhadap balita dengan dikategorikan beresiko gagal tumbuh. BKKBN dan Kemenkes dibawah koordinasi Menko PMK harus kompak dan berani melaksanakan terobosan, ” tegas Agus