Data
PKS Ingatkan Pemerintah Bahaya Politik Wangsa

PKS Ingatkan Pemerintah Bahaya Politik Wangsa

Jakarta, Akuratnews. com – Wakil Kepala Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Jokowi terhadap berkembangnya praktek kebijakan dinasti. Mulyanto menilai sikap itu sangat berbahaya bagi masa pendahuluan demokrasi karena secara tidak langusung akan menghambat proses kaderisasi golongan politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

Seharusnya, kata Mulyanto, Negeri memberi contoh yang baik pada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah norma untuk menyuburkan praktek dinasti kebijakan.

“Pandangan saya kebijakan yang moderen mestinya berbasis bentuk merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi kelompok dan kaderisasi kepemimpinan nasional.

Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan pada partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan “biologis” tidak “ideologis”.

Kita tak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun kolom kaderisasi. Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan akan tetapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang berdasar pada aspek integritas, akseptabilitas & kredibilitas personal yang obyektif, ” tegas Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah menjaga komitmen kepada nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong mewujudkan aturan hukum yang ketat kepada berkembangkan praktek politik dinasti. Minus komitmen yang kuat dari Pemerintah, Mulyanto khawatir sistem politik kita akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, system politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

“Negara ini milik rakyat. Posisi publik di dalamnya juga jujur rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak buah. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu.

Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan dengan politik dan profesional dan tak untuk diwariskan. Ini bukan kongsi keluarga, ” sindir Mulyanto.