PKS: Lembaga Penyelenggara Keantariksaan Sedang Diperlukan

AKURATNEWS kepala Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berpendapat Pemerintah tidak dapat membubarkan Institusi Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui peleburan ke dalam Badan Riset serta Inovasi Nasional (BRIN).

Mulyanto mrnyebutkan LAPAN bukan sekedar lembaga litbang, tetapi lembaga yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Keantariksaan, yang keberadaannya betul dibutuhkan Negara.

“Pemerintah jangan mengambil langkah-langkah yang gegabah dengan rencana pembubaran lembaga ini, supaya pembangunan keantariksaan kita tak semakin mundur, ” prawacana Mulyanto.

Mulyanto menambahkan yang perlu  dikerjakan Pemerintah saat ini justru memikirkan bagaimana mengembangkan LAPAN agar semakin maju serta memberikan kontribusi besar & nyata bagi pembangunan keantariksaan. Pemerintah perlu mencarikan terobosan agar LAPAN dapat berperan dalam pembangunan bidang-bidang lainnya. Bukan malah membubarkan lembaga ini.

Mulyanto menegaskan selama ini kinerja LAPAN cukup baik. Benar di masyarakat, salah satunya, tercipta rasa aman terpaut dengan dampak negatif jatuhnya benda-benda antariksa baik, alami maupun buatan, baik dengan dilaksanakan secara domestik maupun internasional, yang semakin hari semakin meningkat.

“Apalagi kita sebagai Negeri yang berada di lintasan garis Khatulistiwa, yang aksi antariksanya sangat padat, ” jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Sesuai dengan arahan UU No. 21/2013 mengenai Keantariksaan, penyelenggaraan urusan Keantariksaan tersebut penting dilakukan di rangka mewujudkan Keselamatan serta Keamanan serta melindungi negara dari dampak negatif dengan ditimbulkan dari penyelenggaraan keantariksaan.

Di samping, bahwa penyelenggaraan Keantariksaan menjelma komponen pendukung pertahanan & integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Indonesia telah meratifikasi Traktat Antariksa pada tahun 1967 mencuaikan Undang-Undang Nomor 16 Tarikh 2002 dan tiga perjanjian internasional turunannya. Karena tersebut kita berkewajiban melaksanakan keyakinan tersebut dalam wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional.

Tanpa keberadaan Institusi ini, maka kita sulit untuk mengatur, mengawasi ataupun mengendalikan kegiatan-kegiatan yang mampu mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat maupun yang sanggup mengakibatkan pencemaran dan/atau keburukan lingkungan terkait kegiatan keantariksaan dan benda antariksa, ” imbuh Mulyanto.

Mulyanto menegaskan sesuai arahan UU Antariksa, Pemerintah tetap membentuk lembaga untuk melaksanakan Penyelenggaraan Keantariksaan.

“Kalau LAPAN dilebur, siapa yang akan menjalankan kesibukan pemerintahan dalam Penyelenggaraan Keantariksaan di atas, ” ujar Mulyanto.

Bagaikan diketahui sesuai dengan Perpres No. 33/2021 tentang BRIN, yang beredar di kelompok, Pemerintah berencana melebur LAPAN dan LPNK Ristek lainnya seperti BPPT, LIPI, serta BATAN yang selanjutnya hendak berubah menjadi Organisasi Pengelola Litbangjirap (OPL).

Kepala OPL merupakan kedudukan fungsional tertentu utama dengan diberi tugas tambahan.   Kepala OPL diangkat & diberhentikan oleh Kepala BRIN setingkat Jabatan Pimpinan Mulia Madya (JPTM). Tentu sekadar rencana ini menimbulkan memihak dan kontra.

Menurut Mulyanto, banyak peristiwa krusial yang harus saksama dan hati-hati ditangani.   Perlu dikaji secara mendalam amanat Undang-Undang khsusus semacam keantariksaan, ketenagnukliran dll.

Jangan sampai percampuran lembaga riset ini menimbulkan kekosongan hukum, ketidakpastian patokan serta pelanggaran terhadap peraturan.

Selain tersebut, soal integrasi SOTK (susunan organisasi dan tata kerja) yang tidak sebentar, pula soal manajemen administrasi, nomenklatur anggaran, asset dan SDM.

Belum lagi soal penyatuan budaya kegiatan dari beberapa lembaga penelitian yang mempunyai tupoksi (tugas pokok dan fungsi), tanda, tradisi, sejarah, tokoh panutan, etos dan jiwa korsa lembaga yang berbeda.

Ini tidak mungkin dan tidak mungkin terbentuk dalam waktu singkat.

Apalagi amanat UNDANG-UNDANG No. 11/2019 tentang Bentuk Nasional Iptek lebih menghadap pada integrasi perencanaan, program, dan anggaran bukan di peleburan kelembagaan.

“Karenanya saya khawatir secara rencana peleburan lembaga penelitian ini. Alih-alih terjadi keefisienan dan peningkatan kinerja lembaga riset, yang timbul nanti justru adalah kelambanan kinerja.   Ini set back, ” tambah Mulyanto.