PKS Minta Presiden Bentuk Perpres Lifting Minyak 1 Juta BPH

AKURATNEWS   – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah meningkatkan target lifting minyak pada tahun 2022. Kalau sungguh Pemerintah serius ingin melacak target 1 juta barel per hari (bph) pada tahun 2030, paling tidak target lifting minyak tarikh 2022 harus ada di rentang 705-725 ribu bph.

“Sampai pustaka target 1 juta bph akan terkejar kalau setiap tahun targetnya turun serta realisasinya juga tidak mencapai 100 persen. Seharusnya, pada setiap tahun targetnya meningkat dan dengan realisasi yang tertib. Kalau target tahunannya sekadar terus turun, maka angka 1 juta bph tercapai pada waktu yang tak berhingga. Alias tidak tercapai, ” tukas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Pabrik dan Pembangunan ini memperhitungkan selama ini Pemerintah tak serius merealisasikan target lifting minyak. Hal ini sanggup dilihat dari capaian lifting minyak yang terus turun setiap tahunnya.

“Anehnya cost recovery di setiap tahun meningkat, padahal liftingnya terus turun. Semestinya biaya itu berbanding lurus dengan hasil. Bila tidak atau terbalik berarti bahwa cara tersebut semakin sehari, menjadi semakin tidak efisien, ” tambahnya.

Buat diketahui dari Raker Persen VII DPR RI secara Menteri ESDM, 2/6/2021 kalau realisasi lifting minyak tarikh 2020 sebesar 707 ribu bph, target lifting minyak tahun 2021 sebesar 705 ribu bph dan rancangan target lifting minyak di tahun 2022 sebesar 686–726 ribu bph.

Sementara realisasi cost recovery pada tahun 2020 sejumlah 8. 12 (USD milyar) perkiraan realisasi pada tahun 2021 sebesar 8. 52 (USD milyar), sedang asumsi makro cost recovery buat tahun 2022 sebesar 8. 65 (USD milyar).

Selain itu Mulyanto mendesak Pemerintah untuk bertambah serius meningkatkan ketahanan gaya nasional sekaligus menekan defisit transaksi berjalan dari daerah migas melalui peningkatan lifting minyak ini.

Untuk itu perlu diperkuat kelembagaan SKK Migas, sama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi; lalu perlu kejelasan dasar target lifting 1 juta bph pada tahun 2030.

Mulyanto memperhitungkan tanpa dasar hukum dengan kokoh penetapan target lifting minyak yang dibuat SKK Migas hanya mimpi dan angan-angan, yang tidak mampu direalisasikan.

“Kalau dasar hukum target lifting minyak 1 juta bph ini tidak jelas, beta pesimis bisa direalisasikan. Buktinya, keseriusan Pemerintah untuk membakar target lifting satu juta barel ini tidak tampak, ” tegas Mulyanto.

Mulyanto mendesak Negeri mengeluarkan Perpres untuk menanggung penetapan target lifting minyak 1 juta bph itu. Agar komitmen atas target lifting minyak ini, bukan sekedar komitmen SKK Migas tetapi komitmen Pemerintah.

“Selama tidak tersedia Perpres maka bisa dibilang Pemerintah tidak serius mewujudkan target lifting 1 juta bph ini, ” imbuh Mulyanto.

Indikasi lain ketidakseriusan Pemerintah melahirkan target lifting adalah respons Pemerintah atas insentif & stimulus hulu migas dengan diusulkan SKK Migas kepada Pemerintah untuk mendorong kemampuan hulu migas mencapai tumpuan lifting tidak terlihat. Real ini sudah beberapa kali dibahas di Komisi VII DPR RI dan disetujui bersama.

“Sebenarnya pendapatan Negara dari sektor hulu migas, yang diperkirakan pada akhir tahun 2021 ini melebihi target, mampu dialokasikan sebagian untuk provokasi dan insentif sektor desa migas tersebut, ” menguatkan Mulyanto. ***