Data
PKS: Putusan Paripurna Soal RUU HIP Tergesa-gesa

PKS: Putusan Paripurna Soal RUU HIP Tergesa-gesa

Serpong, Akuratnews. com – Fraksi PKS DPR RI akan menyuarakan kembali usulan memasukan Tap MPRS No. 25/1966 tentang Pembubaran Kelompok Komunis Indonesia ke dalam konsideran Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada rapat pengkajian dengan Pemerintah. Fraksi PKS memperhitungkan keputusan rapat paripurna Selasa (12/5) yang mengesahkan RUU HIP ke tingkat pembahasan tergesa-gesa.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menyebut, keputusan kerap paripurna dilakukan sesaat menjelang periode berbuka puasa dan tidak tersedia sessi penyampaian pandangan fraksi, sehingga tidak diketahui mana yang setuju dan yang menolak terhadap RUU inisiatif DPR tersebut.

Saat itu pimpinan sidang hanya menanyakan persetujuan ke forum. Tapi forum tidak dapat menanggapi secara baik karena kondisi speaker pada keadaan tidak aktif.

“Jadi tidak begitu jelas dasar keputusan ini diambil, ” perkataan anggota Badan Legislasi DPR MENODAI ini.

Mulyanto memasukkan terhadap RUU yang akan dibahas seharusnya pimpinan sidang paripurna memberi kesempatan yang luas kepada bagian untuk menanggapi. Sehingga setiap pendirian bisa didengar dan dipertanggungjawabkan pada rakyat.

“Jika proses pengambilan keputusan paripurna dilakukan terus seperti ini, dikhawatirkan akan mencederai nilai-nilai demokrasi dan memunculkan ketidakpercayaan rakyat terhadap parlemen, ” tambahan Mulyanto.

Terhadap bahan RUU HIP, PKS menilai Tap MPRS No. 25/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia wajib dimasukan pada bagian konsideran atau “mengingat”. Hal ini sebagai penegasan bahwa bangsa Indonesia menjadikan Pancasila jadi ideologi negara dan menentang nilai-nilai komunisme.

Mulyanto membaca TAP MPRS yang masih aci ini sangat penting dan relevan untuk terus digunakan untuk melindungi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dari pengaruh faham atau ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme di tengah percaturan politik regional maupun global pada perang dagang dan politik antara state capitalism dan corporate capitalism.

RUU HIP merupakan RUU inisiatif DPR RI secara pengusul Anggota Badan Legislasi DPR RI (Baleg), yang termasuk dalam RUU Prioritas tahun 2020 di Prolegnas 2020-2024. RUU ini diharmonisasi dan dimantabkan dalam Panitia Kerja (Panja) RUU HIP yang diciptakan oleh Baleg DPR RI.

RUU HIP telah jadi dibahas di tingkat Panja, serta pada tanggal 22 April 2020 telah dibahas didalam Rapat Pleno Baleg DPR RI untuk selanjutnya disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI.