Data
PKS: RUU Ciptaker Masih Mendorong Permutasi Dengan Setengah Hati

PKS: RUU Ciptaker Masih Mendorong Permutasi Dengan Setengah Hati

Serpong, Akuratnews. com – Draft RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sekarang dibahas DPR dinilai sangat minim mengatur perkara pengembangan riset dan inovasi. Apa yang tercantum dalam RUU Ciptaker ini masih sangat normatif & belum memberi kejelasan soal Kelembagaan riset dan inovasi.

Anggota Badan Legislasi DPR sebab PKS, Mulyanto melihat Pemerintah belum punya gambaran Kelembagaan riset dan inovasi. Padahal soal ini benar penting dalam melaksanakan kebijakan studi, pengembangan dan inovasi teknologi.

“Soal Kelembagaan adalah perkara wadah bagi para aktor pembaruan. Saat ini, di berbagai negara, pengembangan produk dan jasa berbasis riset dan inovasi sedang terus-menerus dilaksanakan.

Umumnya mereka sadar untuk membangun bangsa yang berdaya saing tinggi di era competitiveness seperti sekarang ini membutuhkan struktur inovasi bangsa yang kokoh, ” jelas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menyayangkan draf RUU omnibus law ini sangat minim membahas soal tata aturan riset dan inovasi.

Dalam RUU Cipta Kerja, Klaster inovasi cuma terdiri dari 1 pasal (setengah halaman) dari total 1027 kaca, yang memberi tambahan peran pada BUMN.

Dalam urusan 66 ayat (1) berbunyi: “Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan kegiatan kemanfaatan umum, penelitian dan perluasan, serta inovasi dengan tetap menggubris maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. ”

Pada ayat (2) berbunyi: “Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/ Menteri. ”

“Pasal itu mengamanatkan BUMN untuk mengambil kedudukan dalam hilirisasi hasil inovasi teknologi, dalam bingkai penugasan. Itu artinya, BUMN kita masih belum kokoh berdiri di atas tiang pengkajian, pengembangan dan inovasi teknologi.

Aktifitas riset dan inovasi BUMN seolah baru bisa tiang kalau ada “penugasan khusus” sebab Pemerintah Pusat, ” imbuh Mulyanto.

Mantan Sekretaris Gajah Riset dan Teknologi era Kepala SBY ini menyebutkan hal istimewa yang perlu dilakukan Pemerintah ialah menata dan memperjelas peran masing-masing lembaga riset dan inovasi. Pokok menurut Mulyanto, kelembagaan inovasi kita masih tidak jelas, sebagaimana diamanatkan UU No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek belum terbentuk.

“Sampai keadaan ini, bentuk kelembagaan Badan Penelitian dan Inovasi Nasional (BRIN) belum mewujud, padahal Pemerintah berkomitmen simpulan tahun 2019 sudah rampung. Ini tentu membuat para peneliti rusuh. Apalagi rencananya Badan Pengkajian serta Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bakal dilebur ke dalam BRIN.

Bahkan, wacana yang berkembang, di kalangan para peneliti senior, BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) dan LAPAN (Lembaga Antariksa & Penerbangan Nasional) juga akan dilebur ke dalam BRIN. Padahal dua lembaga terakhir ini dibentuk bersandarkan undang-undang khusus di bidang “Ketenaganukliran” dan “Keantariksaan, ” ujar Mulyanto.

Mulyanto mengatakan Negeri perlu serius mempersiapkan kelembagaan perubahan ini, jangan sampai pembangunan Iptek dan inovasi bangsa ini mundur.