Data
PPDI Siap Jadi Relawan Pilkada Depok 2020

PPDI Siap Jadi Relawan Pilkada Depok 2020

Jakarta, Akuratnews. com – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang beranggotakan beragam organisasi disabilitas pada Indonesia, menyatakan siap menjadi relawan pada gelaran Pilkada serentak, 9 Desember 2020.

Natalina, Ketua DPC PPDI Kota Depok dalam keterangan terekam menyebut, jika pihaknya akan melangsungkan pendampingan bagi kaum disabilitas yang juga memiliki hak suara, khususnya di wilayah kota administratif Depok, Jawa Barat.

Terpaut hak suara penyandang disabilitas, Natalina menegaskan jika pemerintah telah menjamin penuh hak politik para disabilitas dalam UU No 8/2016, Pasal 75 ayat dan Undang-Undang nomor 7/2017 Pasal 5.

“Mengacu pada isi kedua UU di atas, maka perlu adanya persiapan yang baik dari KPU dalam memenuhi amanah dan daya aturan negara dalam memenuhi hak para Penyandang Disabilitas. ” Ujar Natalina, Minggu (25/10).

Natalina menyoroti perihal pendataan yang dilakukan KPU terhadap para disabilitas yang jumlahnya masih jauh pada angka yang diharapkan. Begitu juga untuk wilayah kota Depok.

Dijelaskan Natalina, berdasarkan masukan dari KPU Kota Depok, jumlah suara kaum disabilitas tercatat mencapai 1. 838 orang.

Sedangkan untuk daftar pemilih lestari (DPT) untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil kota Depok tahun 2020 berjumlah 1. 229. 362 pemilih.

“Mereka bakal menyalurkan hak pilihnya di 4. 015 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh Praja Depok untuk menggunakan hak pilihnya. Tentu hal ini perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk memenuhi target tersebut. ” Tinggi Natalina.

Kerja membanting itu menurut Natalina adalah dengan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik berupa kesiapan fisik TPS, penyediaan template khusus untuk penyandang disabilibitas sensorik netra dan pembantu saat pencoblosan.

Dan salah satu yang dapat dilakukan oleh KPU Kota Depok sendat Natalina adalah dengan sistem jemput bola.

“Cara jemput bola sudah dilakukan bagi pasien-pasien rumh sakit yang tetap ingin menggunakan hak pilih mereka. Pendataan detil yang dilakukan oleh KPU, dapat digunakan sebagai dasar bagis sistem jemput bola, yang berarti para petugas mendatangi para penyandang disabilitas sesuai wilayah pemilihan mereka masing-masing. Jika ingin mendapatkan buatan yang luar biasa, memang dibutuhkan kerja yang luar biasa. ” Imbuhnya.

Masih perkara pendataan kaum disabilitas, menurut Natalina memang sudah mulai dilakukan semenjak tahun menjelang Pemilu 2019, tetapi persentase penyandang disabilitas yang mengguna hak pilih mereka sangat kecil.

“Komisi Pemilihan Umum melakukan pendataan Penyandang Disabilitas dalam setiap wilayah pemilihan dan mewujudkan kolom khusus untuk calon pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Termasuk ragam disabilitas masing-masing pemilih itu. Tentu saja pendataan itu dibuat dengan harapan adanya transisi dalam melayani Penyandang Disabilitas zaman mereka menjalankan kewajiban sebagai masyarakat negara, meski ada beragam larangan yang dialami para Penyandang Disabilitas. ” Sambung Natalina.

Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, secara Nasional mencatat total Peyandang Disabilitas sebanyak 22, 85 juta orang.

Sementara yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2019 adalah sebanyak 1. 247. 730 orang. Artinya hanya sekitar 5. 52% penyandang disabilitas yang terekam berhak menggunakan hak pilih itu.

Hal itu menunjukkan prosentase dan jumlah penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak seleksi mereka sangat kecil, di kolong 10 persen.

Morat-marit bagaimana dengan Pilkada 2020, termasuk Depok. Natalina mengungkapkan bahwa belum ada catatan khusus dan penggandaan jumlah.

“Karena pengerjaan DPS berdasar pada data yang sudah ada sebelumnya. Padahal total penyandang disabilitas dapat saja bertambah akibat sakit, kecelakaan atau bertambahnya usia seseorang penyandang disabilitas yang setahun sebelumnya belum mencapai leler 17 tahun. ” Ungkapnya.

Terkait dengan hambatan akibat disabilitas dapat berperan dalam menyelenggarakan hak politik mereka, Natalina melihat ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan.

“Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa aksesibilitas dalam pemilihan umum belum benar-benar terjadi. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berundak, menyulitkan pengguna kursi roda. Surat suara tanpa template khusus menyulitkan penyandang disabilitas sensorik netra saat akan melakukan pencoblosan atau salah saat mencoblos dengan mengakibatkan surat suara menjadi tak sah atau dianggap rusak. ” Bebernya.

Hal asing kata Natalina yaitu, terjadinya perlawanan terhadap penyandang disabilitas mental dengan dianggap sebagai orang yang tidak mampu menjalankan haknya karena status mentalnya.

“Para penyandang disabilitas yang disebabkan oleh sakit tertentu, tentunya membatasi diri buat keluar rumah. Padahal menjadi tantangan besar bagi KPU, agar Pilkada kali ini berlangsung dengan piawai dengan persentase pemilihan yang tak lebih rendah dengan Pilpres 2019 lalu atau minimal penurunannya tak signifikan. ” Tutup Natalina.