Data
Putusan KPPU Terhadap Grab Dinilai Tingkatkan Ketidakpastian Hukum Berusaha

Putusan KPPU Terhadap Grab Dinilai Tingkatkan Ketidakpastian Hukum Berusaha

Jakarta, Akuratnews. com – Syarat negara maju ekonominya adalah kepastian hukum dalam mencari jalan. Dengan kepastian hukum, investor tertarik menanamkan modal.

Pengusaha pun dapat menyusun rencana usaha, dan para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan terpacu untuk berprestasi. Sebaliknya, kepastian hukum yang buruk membuat investor hengkang serta usaha menggulirkan roda perekonomian akan terganggu.

Terkait kepastian hukum ini, pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rizal E. Halim mengkaitkan putusan Komisi Pengawas Pertandingan Usaha (KPPU) yang memutuskan Grab bersalah dalam dugaan diskriminasi, berpotensi meningkatkan ketidakpastian hukum dalam mencari jalan.

“Untuk mendorong keefisienan industri dan mendorong kinerja perusahaan, maka dalam siklus hidup pabrik selalu dihadirkan upaya untuk membandingkan motivasi personil (SDM) dalam suatu perusahaan. Hal ini tentunya benar jelas pada industri jasa. Mekanisme pengelolaan motivasi ini biasa dikaitkan dengan reward system. Termasuk kongsi seperti Grab sebagai perusahaan teknologi yang telah menyiapkan sistem tata motivasi dan penilaian berbasis kemampuan yang transparan, ” beber Rizal di Jakarta, Selasa (7/7).

Rizal melanjutkan, jika kompetisi berprestasi dinilai sebagai diskriminasi, oleh sebab itu yang terjadi adalah demotivasi serta semakin sulitnya menumbuhkan daya saing usaha yang berimbas pada daya saing nasional secara lebih luas.

Perusahaan pun akan enggan membuat program-program sejenis dengan sejatinya bertujuan meningkatkan pelayanan dan memberikan layanan superior kepada konsumen.

Sebelumnya, KPPU menyatakan bersalah PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) atas dugaan diskriminasi terhadap mitra pengemudi mandirinya.

Dikatakan KPPU, Grab telah memberikan order prioritas kepada mitra pengemudi GrabCar yang berada di bawah naungan TPI. Karenanya, Grab dinilai telah melakukan pertandingan usaha tidak sehat terhadap mitra mandiri selain TPI.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa adat Grab Indonesia, Hotman Paris Hutapea, menyatakan, putusan tersebut merupakan ikutan buruk bagi citra dunia daya Indonesia di mata internasional.

Kembali pada Rizal, dia memaparkan, Bank Dunia setiap tahun mengeluarkan laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) yang mencitrakan peringkat negara-negara dalam kemudahan berusaha.

Dalam laporan berjudul Doing Business 2020, Bank Dunia mencatat Indonesia sudah melakukan pembaruan sehingga skornya naik 1, 64 poin menjadi 67, 69. Tetapi, peringkatnya tetap sama dengan tahun lalu, di urutan ke-73.

“Salah satu yang tetap disoroti dalam laporan ini adalah kepastian hukum dalam berusaha. Saat ini Indonesia berada di status 73. Jangan sampai putusan KPPU akan memperburuk posisi Indonesia dalam hal kepastian hukum dalam berusaha, ” papar Rizal.

Sementara, lanjutnya, Presiden Jokowi kali mengingatkan Kementerian dan Lembaga untuk terus mendorong iklim usaha di Indonesia yang salah satunya ialah menghadirkan kepastian hukum dalam mencari jalan.

“Seyogyanya apa dengan diputuskan KPPU perlu tidak cuma menghadirkan situasi persaingan yang bugar tetapi juga mengedepankan efisiensi industri khususnya dalam memberikan layanan superior bagi konsumen dan masyarakat. & bukan sebaliknya hal ini berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum dan menekan iklim usaha secara lebih umum, ” harap Rizal.

Menanggapi putusan tersebut, Grab membuktikan menyesalkan putusan KPPU karena adanya argumentasi dan pembuktian yang berpengaruh dari Grab dan didukung saksi dan ahli yang dihadirkan pada persidangan.

Menurut Grab, sistem pemesanan bersifat adil & murni berdasarkan kinerja dan prestasi. Grab memiliki berbagai program laba untuk memberikan penghargaan kepada semua mitra pengemudi yang memenuhi syarat dan mendapat penilaian tinggi dari konsumen secara konsisten.

Seperti diketahui, atas putusan KPPU itu, Grab mengajukan banding.