Data
Singkirkan Ego Birokrasi dan Kegenitan Akademik, Ini Syarat Ketahanan Pangan di Masa Pandemi

Singkirkan Ego Birokrasi dan Kegenitan Akademik, Ini Syarat Ketahanan Pangan di Masa Pandemi

Jakarta, Akuratnews. com – Pandemi virus Corona (Covid-29) ini memicu sebuah pertanyaan besar, sejauh mana dampaknya pada ketahanan bertabur dan kemandirian nasional terkait dengan pangan?

Faktanya, ketahanan pangan nasional saat ini, Sebagian masih bergantung dengan manajemen impor pangan. Akibatnya, petani kerap tertumbuk ketika masa panen bersamaan dengan saat impor pangan.

Jika dirunut ke belakang, di dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan kerajaan-kerajaan lainnya, belum pemah Indonesia mengimpor. Justru kerajaan-kerajaan tersebut mengekspor beras ke mancanegara,

Ketahanan pangan sangat penting dalam geoekonomi dan geopolitik. Bertabur bisa menjadi alat diplomasi di masa depan, selain air serta energi.

Dalam UNDANG-UNDANG Pangan (UU 18/2012), perlu ada dokumen pangan yang terdiri dari rencana pangan nasional, rencana bertabur provinsi dan rencana Pangan kabupaten/kota.

“Memulai ketahanan pangan, LDII telah berupaya dengan memupuk kembali tanah-tanah pertanian yang tata tanahnya rusak oleh akumulasi gemuk kimia, ” ujar Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Prasetyo Sunaryo di Jakarta, Rabu (20/5).

Arief Iswanto anggota Dewan Pakar LDII memasukkan, LDII telah berhasil menyuburkan balik lahan-lahan pertanian yang mengeras sebab akumulasi pupuk kimia selama bertahun-tahun dengan mengganti dengan pupuk dunia di daerah Karawang. Terbukti tanah kembali subur, dengan basil 6 ton per hektar padi organik.

Sementara di daerah perkebunan, Arief menjelaskan, pihaknya menggelar pembuatan pupuk alam, nntuk flora perkebunan cokelat dan kopi. Produk-produk pertanian tersebut, sudah diminati kafe-kafe di Eropa.

Ketahanan pangan sangat bergantung dari pemerintah sebagai regulator dan petani di sisi lain sebagai pelaku pertanian, yang selalu kreatif dan kreatif untuk meningkatkan produksi pertanian.

Persoalannya, terkadang sebagai regulator, pemerintah berfungsi melindungi petani, dengan menyebabkan kreativitas dan motivasi petani terpacu.

“Petani harusnya menjadi subjek, namun dalam kaum hal saat mereka membuat calon padi atau pupuk justru berhubungan dengan problem birokrasi bahkan hukum. Mereka harus menghadapi kegenitan akademik, melalui persyaratan sertiflkasi yang tak mungkin dicapai oleh petani lazim, ” ujar Arief.

Menurutnya, bila temuan bibit atau pupuk, bahkan juga obat pada tanaman, bila dilakukan oleh individu atau sekelompok petani, tidak kudu dihadapkan pada birokrasi dan patokan, tetapi harus diberi bimbingan agar dapat memenuhi persyaratan yang ada.

“Bahkan bila perlu, pemerintah bisa memberi izin buatan bibit dari petani dengan positif riset dan hak intelektual. Secara begitu, petani bisa menjadi subjek dan negara melakukan proteksi, ” lanjut Arief.

Proteksi dari negara ini sangat penting. Di negara besar sangat memproteksi para petani mereka. Memberi subsidi yang besar dalam bentuk non finansial, sehingga panen melimpah serta tentu saja, hasil panennya mampu bersaing untuk ekspor.

Sementara, subsidi dan perlindungan pemerintah di Indonesia terhadap petani belum optimal. Di pedesaan masih marak praktik-praktik ijon, yang memiskinkan petani.

“Kuasai minyak, oleh karena itu engkau akan menguasai bangsa-bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat, ” kredo ini pemah dilontarkan Henry Kissinger, Menteri Sungguh Negeri AS dan selanjutnya menjelma penasihat keamanan nasional di kurun Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, ” ucapnya.

Secara demikian penguasaan pangan merupakan situasi yang penting dalam geopolitik dan geo ekonomi. Ketahanan pangan justru tak tercipta ketika pemerintah menekan kreativitas, atau lebih mementingkan tanaman tertentu.

DPP LDII berharap, ketahanan pangan ini menjelma fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada bertabur melalui pendekatan petani dan nelayan sebagai subyek penyedia pangan.

“Jangan sampai kebutuhan bertabur menjadi tergantung impor. Untuk tersebut, perlu ada lembaga pembiayaan dengan khusus untuk modal kerja petani/nelayan dan lembaga yang menangani buatan pangan, agar stabilitas penyediaan serta harga pangan dapat terjaga, ” pungkas Arief.