Data
Tanda mata Pahit Pandemi Covid-19 Itu Bertanda Naiknya Lagi Iuran BPJS Kesehatan tubuh

Tanda mata Pahit Pandemi Covid-19 Itu Bertanda Naiknya Lagi Iuran BPJS Kesehatan tubuh

Jakarta, Akuratnews. com – Hadiah pahit datang di tengah pandemi Corona (Covid-19). Alih-alih meringankan kewajiban rakyat, pemerintah yang diwakili Pemimpin Joko Widodo (Jokowi) malah balik menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 kelak.

Kepastian kenaikan iuran tersebut berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke-2 Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan jika Iuran BPJS Kesehatan Kelas I naik menjadi Rp150. 000. Kelas II naik menjadi Rp100. 000 dan Kelas III menjelma Rp35. 000.

Melihat hal ini, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, tersebut merupakan kado pahit Presiden Jokowi saat masyarakat dihadapkan situasi yang sulit saat ini akibat pandemi virus Corona.

“Pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial kepada rakyat peserta mandiri. Di tengah pandemi dan resesi ekonomi zaman ini, ” kata Timboel pada Jakarta, Rabu (13/5).

Dikatakan Timboel, pemerintah tidak me putusan Mahkamah Agung (MA) dengan sebelumnya membatalkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

“Putusan MA hanya berlaku 3 kamar yaitu April, Mei dan Juni 2020, setelah itu peserta bagian I naik lagi jadi Rp150. 000 per orang per bulan dan kelas II menjadi Rp100. 000, sementara kelas III disubsidi Rp 16. 500. Untuk tahun 2021 peserta kelas III Iurannya naik jadi Rp35. 000 sehingga subsidi pemerintah menjadi Rp7. 000, ” paparnya.

Timboel menjelaskan peserta mandiri adalah gabungan masyakarat pekerja informal yang sangat terdampak ekonominya oleh Covid-19.

Tetapi Pemerintah dengan sepihak menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan kelas I dan II dengan tidak berbeda jauh dengan iuran sebelumnya yang mengacu pada Perpres 75.

Hal selaras juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai pemerintah tidak memiliki empati kepada masyarakat.

“Masyarakat dimana-mana lagi kesulitan. Dipastikan penuh yang tidak sanggup untuk mebayar iuran tersebut, ” ujar Saleh, Rabu (13/5).

“Saya khawatir, dengan kemajuan iuran ini banyak masyarakat yang tidak bisa membayar. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan akses pada penyajian kesehatan. Dampaknya bisa serius serta dapat mengarah pada pengabaian hak-hak konstitusional warga negara, ” sahih imbuh Wakil Ketua Fraksi Kelompok Amanat Nasional (PAN) ini.

Maka itu, dia benar menyesalkan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Cetakan 82 Tahun 2018 tentang Garansi Kesehatan.

Dia serupa sepakat melihat pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan MA yang membekukan Perpres 75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Sejak awal, saya menduga pemerintah akan berselancar. Putusan MA akan dilawan dengan menerbitkan aturan baru. Menggunakan Perpres baru tentu jauh lebih mudah dibandingkan melaksanakan putusan MA, ” tandasnya

“Dan uniknya lagi, iuran untuk status III baru akan dinaikkan tahun 2021. Pemerintah kelihatannya ingin mendatangkan pesan bahwa mereka peduli asosiasi menengah ke bawah, ” tambahan mantan Ketua Umum PP Muda Muhammadiyah ini.

Ditambahkannya, pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, kata dia, ada masa dimana pemerintah melaksanakan vonis MA mengembalikan besaran iuran kepada jumlah sebelumnya yaitu Kelas I sebesar Rp80 ribu, Kelas II sebesar Rp51 ribu, dan Bagian III sebesar Rp25, 500.

“Artinya, pemerintah mematuhi putusan MA itu hanya 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni. Setelah itu, iuran dinaikkan teristimewa, ” pungkasnya.