Data
Tender Janggal, Program Kartu Pra Kerja Dilaporkan ke Kejagung

Tender Janggal, Program Kartu Pra Kerja Dilaporkan ke Kejagung

Jakarta, Akuratnews. com – Dinilai janggal alias tidak sesuai dalam proses penunjukkan dalam tender, Tim Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi melaporkan proyek program Kartu Pra Kerja ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelaporan ini terpaut penunjukkan delapan mitra proyek itu.

Tim Pusat Pembelaan Hukum dan Konstitusi menilai penunjukkan tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemimpin (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Kebaikan yakni harus melalui skema tender maupun lelang.

“Memohon kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas Proyek Program Kartu Prakerja dari mulai pengadaannya, penunjukannya, penentuan Delapan Mitra Program Kartu Pra Kerja, maupun penandatangannya, ” perkataan siaran pers Tim Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi, Selasa (30/6).

Dalam rilis itu juga disebut memohon kepada Kejaksaan Agung RI untuk melakukan audit secara menyeluruh dan terpadu terhadap Delapan Mitra Program Kartu Pra Kerja, terutama menyangkut dasar penentuan harga layanan platform digital pelatihan dalam program Kartu Pra Kegiatan.

“Perlu diteliti secara seksama terkait adanya Mark Up atau tidak. Sebab, di maklumat yang berbeda pelatihan serupa sanggup ditemui secara gratis, ” lanjut siaran pers ini.

Kejagung juga diminta untuk melayani pencarian bahan dan keterangan dengan mendalam terkait penggunaan anggaran program Kartu Pra Kerja dan pertanggungjawabannya.

Menurut Tim Induk Advokasi, berdasarkan Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, terkait kekayaan yang berasal dibanding APBN itu ibarat air yang dibuka kerannya mengalir kemanapun dikenal sebagai Uang Negara. Oleh sebab itu, setiap mitra Program Kartu Pra Kerja wajib bertanggungjawab dalam hadapan publik terkait akuntabilitas & transparansi.

“Memohon kepada Kejagung untuk menelusuri pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan ataupun mantan staf khusus sebagai bagian pengurus atau direksi atau komisaris lantaran salah satu mitra program Surat Pra Kerja. Sebab, hal begitu merupakan ‘konflik kepentingan’ sebagaimana Peraturan Nomor 20 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, ” tulis maklumat Tim Pusat Advokasi Hukum serta Konstitusi lagi.

Awak Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi adalah sejumlah advokat dan asisten advokat dari kantor hukum Institusi Bantuan Hukum (LBH) Pusat Advokasi Hukum dan Konstitusi (Pasti) itu terdiri atas Devid Oktanto, Fathan Ali M, Hendy Pratama, Mendy Uthama, Sandy Aji, dan M Arham Daeng Tojeng S. H.

Tim Pusat Pembelaan Hukum dan Konstitusi sendiri mendapatkan surat kuasa dari Lucky Nugraha dan Furkon untuk melaporkan peristiwa program Kartu Pra Kerja ini ke Kejagung.