Tidak Ada Kepentingan Publik, KPI Harus Stop Penayangan Pernikahan Aurel-Atta Halilintar

Jakarta, Akuratnews. com – Dianggap tak ada kepentingan publik, rangkaian acara ijab kabul dua selebritas, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang akan disiarkan stasiun televisi swasta RCTI diprotes & menuai kritik keras.

Proses pernikahan dengan dimulai dari prosesi permintaan hingga resepsi pernikahan tersebut akan disiarkan di tumpuan selama beberapa hari. Jadwal tersebut sudah dirancang sejak Agustus 2020.

Menyikapi hal tersebut, Konfederasi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menilai Komisi Penyiaran Nusantara (KPI) tidak tegas menyikapi rencana itu.

Pasalnya, agenda pernikahan itu tidak masuk ke pada definisi kepentingan publik di dalam ruang penyiaran di Nusantara.

Koalisi dengan di dalamnya tergabung kurang organisasi masyarakat sipil antara lain Yayasan Pengembangan Media Budak (YPMA), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Remotivi, had Lembaga Studi Pers serta Pembangunan (LSPP), termasuk 160 akademisi dan masyarakat biasa yang fokus pada isu penyiaran untuk kepentingan publik menolak keras rencana segenap penayangan acara pernikahan tersebut.

Perwakilan federasi yang juga dosen LSPR Jakarta, Lestari Nurhajati mengatakan, agenda pernikahan dua selebiritas tersebut yang tidak menggantikan kepentingan publik secara luas dengan semena-mena menggunakan saluran milik publik.

“Koalisi menyesalkan sikap KPI Pusat yang tidak lekas menghentikan kegiatan tersebut, dengan menunggu secara pasif tayangan itu hadir dan mutakhir akan memberikan penilaian. Padahal jelas-jelas isi siaran mengenai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan yang lebih berisi, ” kata Lestari lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (13/3).

Padahal, kata Lestari, KPI bisa tepat bertindak sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya Perkara 11 di dalam Asas Perilaku Penyiaran yang menyuarakan, “Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. ”

Selain itu, ada juga aturan Standar Program Siaran, khususnya di Urusan 13 Ayat 2, dengan menyatakan: “Program siaran mengenai permasalahan kehidupan pribadi tak boleh menjadi materi dengan ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata urusan, kecuali demi kepentingan terbuka. ”

Susunan acara ijab kabul Aurel-Atta Halilintar.

Lestari menuding KPI abai terhadap berbagai penolakan dan kritik masyarakat mencuaikan media sosial. Koalisi serupa menilai KPI terlalu stagnan dengan hanya menunggu persaingan di saluran pengaduan sah.

“Bukankah seharusnya KPI yang mewakili relevansi masyarakat tidak perlu menduduki aduan resmi publik asalkan secara nyata dan jelas-jelas melihat pelanggaran frekuensi publik di depan mata? ” kata dia.

Lestari menambahkan, di sedang situasi pandemi Covid-19, penuh warga negara kesulitan ekonomi, media penyiaran tidak pantas menayangkan acara selebriti dengan menghamburkan uang.

“Lebih tidak pantas lagi, dan mengecewakan publik masa KPI tidak menghentikan acara ini. Publik makin kehilangan keterwakilannya di lembaga tersebut, ” tegasnya.